Komnas HAM: Batasi Ruang Gerak Masyarakat, Pemerintah Bisa Terbitkan Perppu

Komnas HAM: Batasi Ruang Gerak Masyarakat, Pemerintah Bisa Terbitkan Perppu
Petugas medis melakukan proses rapid test atau tes cepat massal virus corona (Covid-19) bagi tenaga medis kota Bekasi, di Stadion Patriot Chandrabaga (PCB), Bekasi, Rabu, 25 Maret 2020. ( Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao )
Robert Wardy / WM Rabu, 25 Maret 2020 | 16:11 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyarankan ke pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) jika larangan berkumpul atau jalan-jalan tidak dipatuhi. Perppu bisa dikeluarkan jika pemerintah bingung apa dasar hukum untuk melarang orang berkumpul ditengah menyebarnya wabah virus Covid 19 atau corona.

"Kalau pemerintah tidak terlalu meyakini ada dasar hukum yang kuat, kami mengusulkan supaya pemerintah membuat Perppu. Dalam hal ini, Bapak Presiden Jokowi bisa segera mengeluarkan Perppu yang menjadi dasar hukum bagi aparat keamanan untuk melakukan tindakan yang tegas," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, di Jakarta, Rabu (25/3/2020).

Ia menjelaskan nantinya, isi Perppu nantinya tidak hanya kepada masyarakat biasa. Perppu juga harus melarang perusahaan-perusahaan, kantor-kantor atau organisasi-organisasi yang masih memobilisasi orang-orang untuk berkumpul sehingga rentan untuk terpapar Covid 19.

"Kita mendorong pemerintah supaya memfasilitasi ini. Kalau ada orang-orang bekerja di swasta atau di sektor non formal, dia membatasi diri dengan bekerja di rumah saja misalnya, kan, sangat dimungkinkan dia mengalami pengurangan hak sebagai buruh atau sebagai pekerja atau bahkan di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kita minta harus ada jaminan pemerintah tidak akan ada PHK atau pengurangan hak asasi sebagai buruh. Misalnya pengurangan gajinya, insentifnya karena dia memilih bekerja dari rumah. Perusahaan-perusahan harus mematuhi ketentuan pemerintah," jelas Damanik.

Menurutnya, pembatasan hak masyarakat dalam situasi penyebaran Covid -19 seperti sekarang tidak melanggar HAM. Pemerintah tidak usah kuatir bahwa larangan berkumpul dan jalan-jalan bisa dianggap melawan hukum atau melanggar HAM.

"Kami sampaikan bahwa dalam prinsip HAM, kepentingan kesehatan dan keselamatan publik itu bisa dijadikan dasar untuk membatasi dan mengurangi hak kemerdekaan tertentu, termasuk juga hak untuk beribadah. Ini tidak berarti prinsip keagamaan orang, prinsip keyakinan orang diganggu, tidak. Itu forum internum, yaitu keyakinan privat itu tidak akan dikurangi. Yang dikurangi atau dibatasi itu hanya ekspresi di ruang publik yang kita sebut sebagai forum eksternum itu. Itu dibenarkan dalam HAM," ujar Damanik.

Dia menegaskan, pelibatan TNI dan Polri dalam membatasi hak masyarakat dalam kondisi pandemi Covid-19 juga tidak melanggar HAM. Komnas HAM mendukung penuh sikap pemerintah dan mendorong pemerintah lebih tegas lagi membatasi ruang gerak masyarakat.

"Kami mengusulkan supaya pemerintah tidak hanya cukup lagi sekadar seruan dan imbauan karena terbukti tidak terlalu efektif. Masih terjadi berulang kali, ada massa atau masyarakat yang berkumpul dalam jumlah yang besar. Baik di tempat-tempat transportasi umum, di ruang-ruang publik bahkan juga di ruang-ruang kegiatan keagamaan gitu. Kami mengusulkan kepada pemerintah melalui Gugus Tugas agar dibuat satu kebijakan yang lebih tegas," tutur Damanik.

Dia mengapresiasi memang sudah ada Maklumat Kapolri yang melarang masyarakat berkumpul. Kemudian sudah ada patroli keliling dari petugas untuk menyuruh masyarakat lebih aman tinggal di rumah. Jika kondisinya belum semua masyarakat patuh, pemerintah bisa keluarkan Perppu.

"Kami mengapresiasi ada Maklumat dari Kapolri yang isinya lebih tegas. Kami juga sangat mengapresiasi sekarang mulai ada tindakan-tindakan yang diawali dengan persuasi dulu. Kemudian akan dibarengi dan lebih lanjut dengan pelarangan atau pembubaran kalau ada orang-orang berkumpul tanpa satu tujuan katakanlah sangat mendesak. Kalau masih kurang yakin, bisa terbitkan Perppu," tutup Damanik.



Sumber: BeritaSatu.com