Dilema Penanganan Covid-19 di Jambi dan Wakil Rakyat yang Kurang Patuh

Dilema Penanganan Covid-19 di Jambi dan Wakil Rakyat yang Kurang Patuh
Pemerintah provinsi(Pemprov) Jambi berjuang dengan segala daya dan upaya mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Salah satu di antaranya melakukan penyemprotan disinfektan fasilitas umum dan transportasi publik. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemprov Jambi, Asraf melakukan penyemprotan disinfektan di bus Trans Siginjai Jambi di Bandara Sultan Thaha Syaifuddin (STS) Kota Jambi, Senin, 23 Maret 2020. ( Foto: Suara Pembaruan / Radesman Saragih )
Radesman Saragih / JEM Kamis, 26 Maret 2020 | 14:42 WIB

Jambi, Beritasatu.com - Upaya pemerintah daerah di Provinsi Jambi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) ternyata belum sepenuhnya mendapat dukungan dari seluruh elemen masyakarat di daerah itu, termasuk kalangan wakil rakyat yang duduk di legislatif. Hal tersebut terbukti dari belum dipatuhinya kebijakan pemerintah pusat dan daerah melakukan physical  distancing untuk memutus rantai penularan virus corona.

Di tengah gencarnya sosialisasi mengenai physical distancing yang dilakukan pemderintah pusat dan daerah di Jambi, justru masih ada kalangan wakil rakyat di Jambi melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Sebanyak 33 orang DPRD Kabupaten Muarojambi dan 10 orang staf misalnya melakukan kunjungan kerja ke daerah yang terpapar corona, yakni Kabupaten Sleman, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Senin – Jumat (16 - 20/3/2020).

Kemudian 40 orang anggota DPRD Kota Jambi dan sembilan orang staf mengadakan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Senin – Rabu (23 – 25/3/2020).

Kunjungan kerja puluhan wakil rakyat dari Muarojambi dan Kota Jambi ke luar daerah tersebut alhasil menambah deretan orang dalam pengawasan (ODP) di Provinsi Jambi.

Juru bicara Tim Penanganan Corona Provinsi Jambi, Johansyah di Jambi, Kamis (26/3/2020) mengatakan, warga Jambi yang masuk ODP sudah mencapai 220 orang. ODP tersebut termasuk anggota DPRD Muarojambi dan Kota Jambi beserta staf yang sudah pulang ke Jambi.

“Kemudian pasien dalam pengawasan (PDP) di Jambi sebanyak 11 orang, satu orang positif corona. Selain itu, seorang ODP, yakni Sekretaris DPRD Muarojambi, Dedi Susilo yang turut kunjungan kerja ke Yogyakarta, Sleman, Bantul dan Semarang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Manap, Kota Jambi, Selasa (24/3/2020). Namun belum dipastikan apakah Sekretaris DPRD Muarojambi tersebut positif corona karena belum ada hasil tes laboratoium,”katanya.

Kunjungan kerja kalangan wakil rakyat Jambi ke luar daerah di tengah perketatan social distancing mencegah penyebaran virus corona mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat Jambi. Salah satu sorotan tersebut berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Jambi.

Ketua HMI Cabang Kota Jambi, Arby kepada wartawan di Kota Jambi, Rabu (25/3/2020) menjelaskan, kunjungan 40 orang anggota DPRD Kota Jambi dan sembilan orang staf ke Palembang, Provinsi Sumsel di tengah gentingnya masalah penyebaran wabah virus corona kurang berkenan di mata masyarakat.

Dikatakan, Presiden Joko Widodo, Gubernur Jambi, Fachrori Umar, Wali Kota Jambi, Syarif Fasha sudah semaksimal mungkin meminta segenap lapisan masyarakat melakukan physical distancing dan berdiam diri di rumah mencegah penularan corona.

“Ternyata harapan tersebut kurang direspon kalangan DPRD Kota Jambi. Mereka bahkan kunjungan kerja Palembang, Sumsel dengan alasan kunjungan krja tersebut sudah terjadwal,”katanya.

Secara terpisah pengamat sosial dari Universitas Jambi (Unja), Mochammad Farisi mengatakan, kalangan wakil rakyat di DPRD Kota Jambi semestinya merespon dengan baik upaya pemerintah mencegah penyebaran virus corona melalui physical distancing. Para pimpinan dan anggota DPRD Kota Jambi mestinya lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan masyarakat ketimbang program kerja yang tedak terlalu mendesak.

“Seandainya pun kegiatan kunjungan kerja tersebut sudah terjadwal, kalangan DPRD Kota Jambi bisa memanfaatkan media lain, yakni video conference dan media online lainnya. DPRD Provinsi Jambi sendiri saat ini sudah menetapkan kebijakan menolak kunjungan ke luar dan menolak menerima kunjungan dari luar,”katanya.

Menanggapi berbagai komentar berbagai elemen masyarakat tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor Hasibuan mengatakan, kunjungan kerja ke DPRD Kota Palembang dan DPRD Provinsi Sumsel tersebut merupakan kunjungan alternatif.

“Sebelumnya kami menjadwalkan kunjungan kerja ke DPRD di Pulau Jawa untuk mempelajari proses penyusunan rancangan peraturan daerah (ranperda). Namun karena situasi di Jawa rawan virus corona, maka kami alihkan ke Palembang. Kami pilih Palembang karena kami anggap daerah tersebut masih aman dari penyebaran virus corona,”katanya.

Dijelaskan, kendati mengadakan kunjungan kerja ke Palembang, pihaknya meminta seluruh anggota, pimpinan dan staf DPRD Kota Jambi mendapat pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat dan setelah pulang kembali ke Kota Jambi.

“Kami minta diperiksa karena kami juga tidak ingin mencelakai diri kami sendiri dan keluarga kami. Setelah pulang dari Palembang, Rabu (25/3/2020), kami tetap melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan kami,”katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ida Yuliati mengatakan, pihaknya sudah memeriksa kondisi kesehatan seluruh anggota DPRD Kota Jambi dan sembilan staf ketika tiba di Kota Jambi, Rabu (25/3) siang sekitar pukul 10.00 WIB.

“Hasilnya, semua anggota dewan dan staf sehat. Namun semuanya masuk ODP. Mereka pun tetap menjalani isolasi di rumah selama 14 hari ke depan,”katanya.

Secaraterpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan Penyakit Menular (P2M) Dinas Kesehatan Muarojambi, Afifuddin mengatakan, pihaknya menetapkan 40 orang anggota DPRD Muarojambi dan staf masuk daftar ODP corona begitu kembali dari Sleman, Bantul, Yogyakarta dan Semarang, Jumat (20/3/2020).

“Seluruh anggota DPRD Muarojambi dan staf yang ikut kunjungan kerja tersebut kami wajibkan mengisolasi diri dengan ketat di rumah masing-masing selama 14 hari. Mereka juga kami minta menjaga jarak saat komunikasi dengan anggota keluarga dan menggunakan masker selama 24 jam. beristirahat cukup di ruang atau kamar tersendiri di rumah masing-masing,”katanya.

Selain itu, para anggota DPRD Muarojambi dan staf juga diminta segera berobat jika mengalami peningkatan suhu badan atau batu dan pilek. Mereka juga diminta meningkatkan asupan gizi dan beristirahat cukup. Hingga Kamis (25/3/2020) belum ada anggota DPRD Muarojambi yang mengeluh mengalam demam tinggi, batuk dan sesak nafas. 



Sumber: BeritaSatu.com