Mendagri Ingatkan Bahaya Penyebaran Covid-19 Lewat Mudik

Mendagri Ingatkan Bahaya Penyebaran Covid-19 Lewat Mudik
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Kamis, 26 Maret 2020 | 23:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan bahaya penyebaran virus corona jenis baru (Covid-19) dalam tradisi mudik lebaran nanti. Untuk itu, pemerintah bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tengah membahas kebijakan pengetatan mudik, terutama acara mudik bareng.

“Imbauan beberapa pemerintah daerah agar warga menunda mudik untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 selaras dengan keinginan Kemdagri. Kebijakan diam di rumah, work from home, mengurangi perjalanan ke luar kota, physical distancing, dan meniadakan acara kerumunan orang banyak yang sudah dicanangkan oleh Kemdagri ke seluruh Pemda, sebenarnya juga bermakna sama dengan anjuran penundaan untuk mudik massal dalam rangka lebaran yang sudah dekat itu,” ujar Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Mendagri Tito secara khusus mengapresiasi langkah dan pendekatan ppemerintah daerah, seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang mengimbau warganya untuk menunda mudik. Mendagri menilai positif langkah terobosan Gubernur Jateng, yang membangun komunikasi dan kerja sama dengan provinsi asal mudik, seperti Jakarta dan Jawa Barat, untuk sosialisasi gerakan tunda mudik tahun ini.

“Tentu, dalam tingkat implementasi, kita paham juga bahwa upaya tersebut tidak berarti akan mampu mencegah arus mudik secara keseluruhan,” ujar Mendagri.

Dikatakan, hal konkret yang dapat dilakukan bersama antara pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya adalah larangan atau pembatasan yang sangat ketat acara “mudik bareng” tahun ini. Acara ini sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun dan dilakukan oleh berbagai perusahaan, pemda, kementerian, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan.

“Dari data yang kami miliki, bila kita dapat mereduksi secara signifikan jumlah dan frekuensi program mudik bareng, maka volume arus mudik dari kota-kota besar seperti Jabodetabek, yang merupakan episentrum penyebaran Covid-19, akan dapat ditekan secara signifikan,” ujar Tito.

Dijelaskan, bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pemerintah tengah menggodok kebijakan pembatasan secara ketat acara “mudik bareng” tahun ini. Biasanya, kata Mendagri, mudik bareng sangat identik dengan pengumpulan massa besar yang berdesakan, baik saat pemberangkatan, di perjalanan, hingga di lokasi tujuan.

Selain itu, mudik bareng itu cukup melelahkan dan akan mengakibatkan stamina serta ketahanan tubuh peserta mudik menurun drastis. Kondisi seperti itu menjadi “sasaran empuk” serangan Covid-19.

“Mudik bareng, terutama lewat moda transportasi darat, seperti kereta api yang memakan waktu berjam-jam di perjalanan dengan kondisi penumpang sesak, tentu menjadi ground field penularan Covid-19 secara masif,” ujar Tito.

Dalam berbagai surat edaran dan juga kunjungan kerja, Mendagri Tito sudah mengingatkan para gubernur untuk segera mengambil langkah-langkah detil di lapangan untuk mengantisipasi mudik jelang lebaran.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyebut tentang rapid test Covid-19 yang sudah mulai dilakukan di daerah-daerah, khususnya di wilayah yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat. Mendagri mengingatkan agar kepala daerah benar-benar mengikuti protokol rapid test secara seksama guna menghindari efek penularan akibat berdesakan di saat pemeriksaan.

Mendagri mengatakan, rapid test akan otomatis berdampak pada menurunnya mobilitas arus mudik, karena orang-orang yang positif dan masuk kategori orang dalam pengawasan (ODP), tentu akan tertunda mobilitasnya. Mereka akan mengikuti program pengawasan atau karantina. Proses ini akan juga menghambat penularan ke desa tujuan mudik.

Tito mengatakan, Kemdagri bersama Gugus Tugas Covid-19, pemda, dan instansi lain akan bekerja maksimal untuk mencegah penyebaran Covid-19. “Ini merupakan pembelajaran penting bagi birokrasi pusat dan daerah untuk menerapkan aneka kebijakan bersifat makro yang diimplementasikan secara detail dan terkendali hingga tingkat praktis dan mikro,” ujar mantan Kapolri itu.



Sumber: BeritaSatu.com