TNI Distribusikan 151.000 APD ke Daerah, Stok Masih 19.000

TNI Distribusikan 151.000 APD ke Daerah, Stok Masih 19.000
Petugas mempersiapkan alat medis di RS Darurat Covid-19, kompleks Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, Minggu, 22 Maret 2020. ( Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao )
Ari Suprianti Rikin / WBP Jumat, 27 Maret 2020 | 13:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui TNI sudah mendistribusi 151.000 alat pelindung diri (APD) ke sejumlah wilayah Indonesia untuk kepentingan medis di tengah wabah virus corona (covid-19). Dari 170.000 stok APD nasional, saat ini stok nasional tersisa 19.000 APD.

Paban IV Operasi Dalam Negeri, Staf Operasi TNI Kolonel Inf. Aditya Nindra Pasha mengatakan, saat ini ada beberapa daerah yang belum terdistribusi atau belum sempat mengambil APD yakni Provinsi Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Gorontalo dan Sulawesi Tengah. "Pelaksanaan pendistribusian ini dilakukan dengan dua skema," katanya dalam telekonferensi dari Kantor BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Mendikbud: 15.000 Mahasiswa Siap Jadi Relawan Covid-19

Ia menjelaskan, skema pertama APD didorong kepada daerah khususnya yang memiliki kesulitan transportasi. TNI sudah membantu pendistribusian ke wilayah Papua dan Papua Barat serta beberapa daerah di wilayah perbatasan. "Kita lakukan untuk mempercepat pemenuhan APD yang ada di wilayah, sehingga dapat segera diprioritaskan diberikan kepada wilayah-wilayah yang membutuhkan," paparnya.

Baca juga: KTT Luar Biasa G20 Bukti Keseriusan Dunia Hadapi Virus Corona

Di samping itu, juga ada proses yang dilakukan oleh masing-masing provinsi dalam pengambilan APD. Provinsi mengirim penghubung di Jakarta untuk datang langsung mengambil APD dibantu alat angkut milik TNI dari daerah bersangkutan. Mekanisme ini juga diharapkan bisa mempercepat proses pemenuhan APD di daerah.

Sementara , setelah APD didistribusikan ke wilayah, APD diserahkan ke gugus tugas di daerah. Pertimbangannya gugus tugas lebih memahami wilayah mana yang sangat membutuhkan. "Gugus tugas di daerah memiliki data atau spot-spot wilayah mana saja yang membutuhkan. Masyarakat di daerah bisa berkomunikasi ke gugus tugas di daerah," ucapnya.



Sumber: BeritaSatu.com