Komisi II DPR Akan Proses PAW Yessy untuk Gantikan Evi

Komisi II DPR Akan Proses PAW Yessy untuk Gantikan Evi
Evi Novida Ginting Manik. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / YS Jumat, 27 Maret 2020 | 13:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR akan melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik. Sebab Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meberhentikan Evi secara tidak terhormat sebagaimana surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020.

"Proses PAW atas Evi mungkin dilakukan dalam masa sidang ke depan. Kalau sudah selesai di Komisi II, nanti diserahkan ke pimpinan DPR untuk dibacakan dan ditetapkan pengganti Evi di Rapat Paripurna. Baru kemudian disampaikan kepada Presiden," kata Anggota Komisi II Zulfikar Arse Sadikin kepada Beritasatu.com, Jumat (27/3/2020).

Menurut Zulfikar, proses PAW terhadap Evi sama halnya seperti Wahyu Setiawan. Zulfikar menjelaskan, Keppres pemberhentian Evi akan diterima terlebih dahulu oleh pimpinan DPR untuk selanjutnya diteruskan kepada Komisi II.

"Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara akan sampaikan bahwa Evi sudah diberhentikan sesuai Keppres. Pimpinan DPR sampaikan kepada Komisi II. Baru ada rapat Komisi II," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Zulfikar menambahkan, Komisi II tidak lagi menggelar uji kepatutan dan kelayakan. "Kami gunakan hasil fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) tahun 2017. Urutan sembilan itu Yessy Momongan yang sekarang Komisioner KPU Sulut (Sulawesi Utara)," imbuh Zulfikar.

Sebelumnya, urutan delapan, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi telah ditetapkan untuk menggantikan Wahyu Setiawan. Wahyu diberhentikan setelah menjadi tersangka dalam kasus suap PAW anggota DPR yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara itu, Anggota Komisi II Johan Budi SP menyatakan, Komisi II kini menunggu keppres pemecatan Evi.

"Jadi benar proses PAW untuk Evi, sama seperti Wahyu. Dipilih urutan berikutnya. Tidak seleksi lagi," demikian Johan.

Walau telah diberhentikan, Evi tetap melayangkan gugatan terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Jadi Insya Allah, tetap menggugat ke PTUN," ungkap Evi yang mengaku sudah menerima salinan keppres pada Kamis (26/3/2020).

Evi sebenarnya meminta Presiden tidak langsung mengesahkan pemecatan sesuai putusan DKPP 317-PKE-DKPP/2019.

"Kepada Presiden Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan putusan DKPP Republik Indonesia Nomor DKPP 317-PKE-DKPP/2019," kata Evi.

Terdapat sejumlah alasan yang disampaikan Evi antara lain putusan DKPP tidak beralasan hukum, karena pengadu Hendri Makaluasc telah mencabut aduannya pada sidang 13 November 2019.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DKPP Muhammad menegaskan putusan DKPP terkait pemberhentian Evi bersifat final dan mengikat. Muhammad mempersilakan Evi jika ingin menempuh upaya hukum lainnya.

"Final dan mengikat itu berarti bagi KPU dan Bawaslu tidak ada upaya hukum lagi, tetapi ya silakan saja ya sebagai warga negara Bu Evi misalnya punya pertimbangan lain, upaya hukum lain, tentu (DKPP) tidak dalam posisi akan mendorong atau tidak mendorong, kan itu hak warga negara," tegas Muhammad.

Berikut hasil uji kepatutan dan kelayakan komisioner KPU pada 2017:

1. Wahyu Setiawan : 55
2. Pramono Ubaid Tanthowi : 55
3. Hasyim Asy'ari : 54
4. Ilham Saputra : 54
5. Viryan : 52
6. Evi Novida Ginting Manik : 48
7. Arief Budiman : 30
8. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi : 21
9. Yessy Y Momongan : 6
10. Sigit Pamungkas : 4
11. Sri Budi Eko Wardani : 1
12. Ferry Kurnia Rizkiyansyah : 1
13. Ida Budhiati : 1
14. Amus Atkana : 0



Sumber: Suara Pembaruan