Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial dan Pendisiplinan Hukum

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial dan Pendisiplinan Hukum
Ilustrasi Covid-19. ( Foto: AFP )
Lenny Tristia Tambun / YS Jumat, 27 Maret 2020 | 13:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, implementasi merespons ancaman Covid-19, salah satu unsurnya adalah mekanisme pembatasan sosial, yaitu penjagaan jarak fisik ketika di tempat umum, kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah.

“Presiden Joko Widodo secara tegas dan berulang telah menyampaikan ini kepada kelembagaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 (Gugus Tugas Covid 19),” kata Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/3/2020).

Pada konteks negara demokrasi, termasuk Indonesia, partisipasi warga menjadi kunci utama meraih kesuksesan dari tujuan sistem. Pembatasan sosial merupakan mekanisme yang bertujuan memotong persebaran virus.

“Sebagian masyarakat secara sadar dan kritis mengikuti mekanisme pembatasan sosial. Namun, sebagian lain masih belum menciptakan partisipasi ideal terkait mekanisme pembatasan sosial,” ujar Fadjroel Rachman.

Dijelaskannya, secara kelembagaan negara demokrasi, sistem yang telah dibangun dalam konteks penanganan krisis, memiliki kewenangan untuk mendisiplinkan atau menciptakan tindakan tegas demi kepentingan dan kebaikan umum.

Oleh karenanya, Polri sebagai bagian dari sistem Gugas Tugas Covid 19, mengeluarkan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid–19), yang ditandatangani Kapolri Jenderal Idham Azis pada 19 Maret 2020.

Adapun dasar hukum dari tindakan tegas Polri melakukan pembubaran kerumunan dan menjaga pembatasan sosial yang aman adalah Pasal 212, Pasal 214, Pasal 216 ayat 1, dan Pasal 218 KUHP.

“Pasal 212 KUHP dapat digunakan terhadap mereka yang melakukan upaya perlawanan saat dibubarkan oleh Polri. Pasal 214 diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perlawanan dan terdiri dari dua orang atau lebih. Sementara untuk Pasal 216 ayat 1 dan Pasal 218 dapat dipakai untuk mereka yang tidak menaati imbauan polri namun tidak melakukan perlawanan,” jelas Fadjroel Rachman.

Kerumunan massa yang dimaksud yang dijabarkan dalam poin nomor 2 Maklumat Polri ini termasuk; (1) pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, atau semacamnya. (2) Selain itu juga kegiatan konser musik, olahraga, kesenian, jasa hiburan, unjuk rasa, pawai, karnaval, serta kegiatan lainnya.

“Berdasarkan maklumat tersebut, Polri menindak tegas aktivitas massa dan kerumunan,” ungkap Fadjroel Rachman.

Sampai Kamis, 26 Maret 2020 telah dilakukan 1.731 kali pembubaran massa dan kerumunan. Pendekatan tindakan tegas Polri sampai saat ini masih dalam tingkat sangat demokratis, yaitu dialog dan ajakan.

“Presiden Joko Widodo mendorong agar sistem penanganan Covid 19 yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid 19 bekerja secara cepat dan tepat. Keselamatan kesehatan dan daya sosial ekonomi harus bisa diwujudkan. Hal ini karena Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi,” paparnya.



Sumber: Suara Pembaruan