Mendikbud Realokasi Anggaran Pendidikan Rp 405 M untuk Corona

Mendikbud Realokasi Anggaran Pendidikan Rp 405 M untuk Corona
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim. ( Foto: BeritaSatu Photo / Mohammad Defrizal )
Maria Fatima Bona / IDS Minggu, 29 Maret 2020 | 15:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mengatakan,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melakukan proses realokasi atau penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 405 miliar untuk penanganan corona (Covid-19).

Ini dilakukan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19). 

Nadiem menjelaskan, sumber realokasi anggaran berasal dari efisiensi dan refocusing kegiatan dari setiap unit utama atau program di lingkungan Kemdikbud.

"Ini adalah anggaran yang disisir dari efisiensi berbagai unit utama dan program. Anggaran seperti perjalanan dinas ataupun rakor-rakor dengan banyak orang yang tidak mungkin dilakukan di saat-saat seperti ini," kata Nadiem dalam siaran pers yang diterima Beritasatu, Minggu (29/3/2020).

Nadiem menyebutkan, realokasi anggaran ini telah disetujui oleh Komisi X DPR pada rapat komisi daring pada Jumat (27/3/2020).

Realokasi anggaran dilakukan untuk program penguatan kapasitas 13 Rumah Sakit Pendidikan (RSP) dan 13 Fakultas Kedokteran (FK) untuk menjadi Test Center Covid-19.

"Kita ingin memperkuat RSP menjadi test center yang bisa melakukan tes hingga 7.600 sampel per hari dan semua RSP mampu menangani pasien Covid-19 sesuai kapasitas yang ada," ujarnya.

Realokasi anggaran juga dilakukan untuk menggerakkan relawan mahasiswa untuk kemanusiaan dengan target 15.000 relawan yang secara sukarela mendukung upaya mitigasi pandemi Covid-19. "Terutama kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta tugas-tugas lainnya sesuai kebutuhan, kompetensi, dan kewenangan relawan yang dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19," terang Nadiem.

Rencana realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dibagi menjadi empat kegiatan utama. Pertama, Edukasi Covid-19 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 60 miliar. Kedua, Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas RSP dengan alokasi anggaran Rp 250 miliar.

Ketiga, Pelaksanaan 150.000 Rapid Test di lima RSP dengan alokasi anggaran Rp 90 miliar. Keempat, Pengadaan bahan habis pakai untuk KIE, triase (triage), pelacakan(tracking), dan pengujian (testing) dengan alokasi anggaran Rp 5 miliar di RSP dan Fakultas Kedokteran yang ditunjuk.

Nadiem juga mengatakan, selain RSP, fasilitas-fasilitas seperti lembaga pendidikan dan pelatihan akan diubah untuk mendukung penanganan Covid-19.

"Kita juga menyiapkan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran serta P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) untuk segera bisa menjadi ruang-ruang penampungan dan isolasi. Bisa menambah sekitar 11.000 pasien lagi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi X, Syaiful Huda mengatakan, Kemdikbud harus mempertimbangkan kepentingan pencegahan Covid-19 dan tetap menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar baik di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) maupun Pendidikan Tinggi (Dikti).

"Kemdikbud juga perlu menghitung kembali secara cermat realokasi dan refocusing anggaran pada APBN pada Tahun Anggaran 2020, antara lain untuk menghadirkan strategi khusus dan bantuan kepada daerah yang terbatas fasilitas teknologi komputer dan jaringan internetnya,"ujarnya.

Syaiful mengatakan, Komisi X DPR mendorong Kemdikbud melakukan kerja sama dengan lembaga penyiaran publik dan jaringan media nasional untuk melakukan penayangan program-program pendidikan dan pembelajaran.

Selain itu, Kemdikbud harus memastikan terselenggaranya kegiatan informasi dan edukasi masif kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19.

"Termasuk memerhatikan kemungkinan timbulnya trauma pada peserta didik maupun pendidik. Diantaranya, melalui program parenting atau pengasuhan ataupun konseling yang melibatkan program studi profesi psikologi dan asosiasi profesi psikologi, khususnya dari perguruan tinggi swasta, "ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com