Atasi Corona, DPD Dukung Pemerintah Berlakukan Karantina Wilayah

Atasi Corona, DPD Dukung Pemerintah Berlakukan Karantina Wilayah
Agustin Teras Narang. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / JAS Minggu, 29 Maret 2020 | 21:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendukung pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait aturan karantina wilayah. Hal itu untuk meredam laju penyebaran virus corona atau Covid-19.

"Mendesak pemerintah pusat agar segera menerbitkan PP dari UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina. Supaya ada acuan hukum dan teknis dalam pelaksanaannya di lapangan," kata Ketua Komite I DPD Agustian Teras Narang di Jakarta, Minggu (29/3/2020).

Ia menjelaskan Indonesia tidak mengenal istilah lockdown seperti di negara lain. Indonesia hanya mengenal Karantina Kesehatan yang ada dalam UU No 6 Tahun 2018. Tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko penyakit menular yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan seperti pendemi global Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia sekarang ini.

"Di UU itu dikenal dengan karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina di pintu masuk pelabuhan, bandara, pos lintas batas negara. Ini ditetapkan pemerintah pusat," ujar Teras yang mantan Gubernur Kalimantan Tengah ini.

Menurutnya, dalam karantina itu juga dapat dilakukan pembatasan sosial berskala besar. Di dalamnya mencakup peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan di tempat atau fasilitas umum.

"Keputusan karantina harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan," tutur mantan Ketua Komisi III DPR ini.

Dia menegaskan pemerintah pusat bertanggung jawab menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan wilayah secara terpadu. Pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah.

Dalam masa karantina, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

"Di sini pentingnya keharmonisan atau sinegitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peranan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di wilayahnya sangat penting. Perlu ada koordinasi yang rutin dengan melalui sarana rapat jarak jauh (live meeting atau video conference)," tutup Teras.

Di tempat terpisah, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Agil Oktaryal meminta pemerintah agar saat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait karantina wilayah harus disertai Keputusan Presiden (Keppres) untuk menetapkan status darurat kesehatan Covid-19. Hal itu agar penanganan wabah corona atau Covid 19 semakin efektif dan cepat.

"Dengan penetapan status darurat kesehatan nasional serta ditetapkannya daerah atau sebagian daerah yang berstatus darurat melalui Keputusan Presiden, maka pembatasasan hak warga serta pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan preventif mencegah meluasnya Covid-19 mendapat rambu-rambu yang jelas. Adanya penetapan status darurat juga akan menciptakan kebijakan penanganan Covid-19 yang sinergis satu sama lain antara pusat dan daerah mengingat segala bentuk kebijakan akan diambil oleh pusat dengan koordinasi dengan pemerintah daerah," ujar Agil. 



Sumber: BeritaSatu.com