Tekan Penyebaran Corona, Menkumham Percepat Pengeluaran Narapidana

Tekan Penyebaran Corona, Menkumham Percepat Pengeluaran Narapidana
Yasonna Laoly. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / AB Selasa, 31 Maret 2020 | 22:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menandatangani keputusan menteri (kepmen) tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi. Kepmen yang ditandatangani pada 30 Maret 2020 ini mempercepat pengeluaran mereka sebagai upaya penyelamatan narapidana dan anak yang berada di lembaga pemasyarakatan (lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan rumah tahanan negara (rutan) dari infeksi virus corona (Covid-19).

Dalam Keputusan Menkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, antara lain disebutkan pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan beberapa ketentuan, yakni narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020; anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020; serta narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.

Selain itu, asimilasi dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh kepala lapas, kepala LPKA dan kepala rutan.

Seperti asimilasi, pembebasan narapidana dan anak melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas) juga dilakukan dengan sejumlah ketentuan. Beberapa di antaranya adalah narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana; anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana; serta narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.

Kemudian, usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan dan surat keputusan integrasi diterbitkan oleh direktur jenderal pemasyarakatan.

Dalam kepmen itu juga disebutkan pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Laporan mengenai pembimbingan dan pengawasannya dilakukan dalam jaringan (daring).

Selain itu, kepala lapas, kepala LPKA, kepala rutan, dan kepala Bapas menyampaikan laporan pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak kepada dirjen pemasyarakatan melalui kepala Kantor Wilayah Kemkumham.

Lalu, kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan bimbingan dan pengawasan kepmen dan melaporkannya kepada dirjen pemasyarakatan.

 



Sumber: BeritaSatu.com