Tangani Pasien Virus Corona, RS Minta Dukungan Pendanaan dari Pemerintah

Tangani Pasien Virus Corona, RS Minta Dukungan Pendanaan dari Pemerintah
Paramedis menangani pasien terinfeksi virus "corona". ( Foto: AFP )
Dina Manafe / JAS Selasa, 31 Maret 2020 | 23:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Perssi) mendesak pemerintah untuk segera membiayai RS yang merawat pasien virus corona atau Covid-19. RS butuh biaya operasional sehari-hari, termasuk menggaji dokter, perawat, dan tenaga lainnya.

Dihubungi Senin (31/3/2020), Ketua Umum Perssi Kuntjoro Adi Purjanto mengatakan, saat ini rumah sakit dituntut kerja dan kerja melayani pasien virus corona. Pada prinsipnya memang tidak boleh ada RS yang menolak pasien. Tetapi, menurut Kuntjoro, RS juga membutuhkan biaya untuk terus hidup, dan pelayanan kepada pasien Covid-19 tetap lancar.

Sementara sampai saat ini pun masih ada tunggakan klaim layanan pasien JKN-KIS yang belum dibayarkan BPJS Kesehatan. Mengutip pernyataan Menkeu Sri Mulyani pada rapat dengar pendapat dengan DPR pada Februari lalu, bahwa posisi gagal bayar BPJS ke RS masih sebesar Rp 15,5 triliun. Tetapi angka ini mungkin telah berkurang karena ada pembayaran rutin tiap bulan dari BPJS ke RS.

“Kami minta prosedur atau aturan pembiayaan itu segera dikeluarkan secara formal, misalnya dalam surat edaran. Mereka menjanjikan pada saya bahwa itu segera, karena jangan sampai piutang BPJS kurang bayar, ditambah kondisi seperti ini,” kata Kuntjoro.

Kuntjoro mengatakan, sudah pasti pemerintah akan bayar, tetapi belum jelas kapan waktunya. Sementara RS butuh biaya untuk pengadaan kebutuhan perawatan pasien virus corona setiap hari. Mulai dari disinfeksi ruangan, fasilitas di ruang isolasi, obat-obatan, oksigen, dan peningkatan gizi pasien. Belum lagi kalibrasi alat dan kebutuhan tenaga medis yang menangani pasien Covid-19. Semua ini butuh biaya. Sementara pasien Covid-19 terus meningkat setiap hari.

Kuntjoro mengatakan, apapun mekanisme pembiayaannya, apakah lewat BNPB, Kementerian Kesehatan atau BPJS tidak jadi masalah. Yang dibutuhkan RS sekarang bagaimana agar tetap sehat dalam memberikan pelayanan.

“Entah dibayar dengan sistem INA CBGs atau bayar langsunng oleh pihak lain, terserah, apapun itu. Bagi RS yang penting dibayar, jangan terlalu lama. Kita berat sekarang,” kata Kuntjoro.

Perssi mendorong adanya uang muka untuk RS dari pemerintah. Perkara nanti setelah dilakukan verifikasi klaim kemudian ada kelebihan atau kekurangan dana yang dibayarkan, itu nanti urusan belakang. Toh pasien virus corona masih terus bertambah, baik itu yang sudah konfirmasi positif maupun yang pasien dalam pengawasan.

Diketahui, pemerintah telah menugaskan BPJS Kesehatan untuk melakukan verifikasi klaim yang diajukan RS yang menangani pasien Covid-19. Menko PMK Muhadjir Effendy selaku Ketua Dewan Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah menandatangani surat penugasan kepada BPJS Kesehatan untuk itu.

“Surat penugasan khusus untuk verifikasi klaim sudah saya tanda tangani. Dengan demikian, BPJS Kesehatan bisa segera melakukan tugas khususnya untuk membantu verifikasi klaim pelayanan kesehatan,” kata Muhadjir pada Minggu (29/3/2020).

Dengan pengalaman BPJS Kesehatan dalam melakukan verifikasi klaim rumah sakit, diharapkan proses ini dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Setelah proses verifikasi dilakukan, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk proses pembayaran. Untuk pembayarannya, Kementerian Kesehatan telah mendapat alokasi dana khusus dari Kementerian Keuangan untuk pelunasan tagihan-tagihan terkait penanganan Covid-1.

“Pembayarannya oleh Kemenkes (Kemkes) ke RS. Kemenkesnya itu lewat Ditjen Pelayanan Kesehatan. Dari Kemenkeu ke BNPB lalu ke Kemenkes. Tetapi kita lihat lagi ke depan,” kata Kalsum Komaryani, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes lewat pesan singkat.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, pihaknya siap melakukan verifikasi sebagaimana ditugaskan pemerintah. Namun, untuk teknis di lapangan diatur oleh kementerian terkait. Apakah nanti verifikasinya dilakukan tersendiri, tidak bersamaan dengan pasien peserta JKN-KIS pada umumnya, semua itu masih dibicarakan.

“Masih ada hal teknis yang dipersiapkan, dan itu menjadi pedoman kami untuk menjalankannya,” kata Iqbal.

Untuk pembayaran tagihan RS, menurut Iqbal akan berkoordinasi dengan Kemkes setelah dilakukan verifikasi.