Perppu Keadaan Darurat Sipil Layak Diterbitkan

Perppu Keadaan Darurat Sipil Layak Diterbitkan
Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani didampingi Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos (kanan) dan Peneliti Setara Institute Aminudin Syarif (kiri) memaparkan hasil survei kota tertoleran 2015 dalam rangka hari toleransi internasional, Jakarta, 16 November 2015. ( Foto: BeritaSatu Photo/Emral Firdiansyah )
Robert Wardy / EHD Rabu, 1 April 2020 | 00:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengemukakan memang mendesak dibutuhkan Perppu untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang masih akan terus meningkat beberapa waktu ke depan.

Hal itu karena harus diakui produk hukum yang ada sekarang seperti UU Bencana Nasional dan UU Karantina Kesehatan, belum memadai untuk mengatasi wabah ini.

"Karena itulah kemudian dicari produk hukum lain yaitu UU Keadaan Darurat," kata Bonar di Jakarta, Selasa (31/3/2020).
Ia menjelaskan, UU Keadaan Darurat akan lebih mengatur mengenai keamanan dan ketertiban. Dalam UU itu, diatur adanya tiga kondisi sesuai dengan kegentingan keamanan yaitu tertib sipil bila itu kondisi normal, darurat sipil, dan darurat militer.

"Dalam darurat sipil, kewenangan diambil dipusatkan pada pemerintah nasional atau dalan hal ini Presiden langsung. Daerah wajib patuh dan membantu," jelas Bonar.

Menurutnya, darurat sipil harus ditetapkan kemudian ada rencana karantina kewilayahan atau penguncian daerah. Karena ada potensi penolakan ketidaktertiban, dan kapasitas aparat tingkat daerah diragukan dan belum tentu mampu.

Selain itu, dalam kondisi darurat sipil, meski otoritas masih ditangan sipil, tapi keterlibatan dan pengerahan militer dalam penanganan keamanan menjadi ada dasar hukum atau legitimate. Kondisi ini sesuatu yang selama ini sebenarnya sudah dilibatkan tapi belum ada payung hukumnya.

"Intinya kalau ada nanti rencana karantina wilayah tentu dibutuhkan kewaspadaan dan kesigapan dari aparat pemerintah. Dikuatirkan kapasitas aparat sipil tingkat daerah untuk menjalankan kewenangan mengatur itu. Apalagi kalau itu diterapkan disejumlah daerah. Itulah sebabnya kewenangan itu diambil pemerintah nasional. Terutama lagi karena aparat kepolisian dan militer berada langsung tanggung jawab Presiden," tutur Bonar.

Di tempat terpisah, pakar hukum pidana Frans Hendra Winarta mengemukan pemerintah pasti punya pertimbangan sendiri terkait wacana penetapan status darurat sipil. Hal itu karena tanpa ketegasan sulit untuk mengatur masyarakat dalam melawan corona.
"Semoga ini yang terbaik dan ditunjang oleh DPR," kata Frans.

Dia menegaskan jika tidak tegas seperti di tempat lain, Indonesia akan gagal lawan corona. Sebagai contoh, Tiongkok berhasil mengatasinya karena menerapkan disiplin bagi masyarakatnya, selain mereka bergerak cepat dan efektif.
"Semoga berhasil dan masyarakat bisa bekerja lagi dan ada pemulihan ekonomi, sosial dan budaya," tutup Frans.



Sumber: BeritaSatu.com