Cegah Covid-19, 30.000 Napi dan Anak Diusulkan dapat Pembebasan Lebih Cepat

Cegah Covid-19, 30.000 Napi dan Anak Diusulkan dapat Pembebasan Lebih Cepat
Iustrasi kegiatan di LP Anak Tangerang ( Foto: Istimewa )
Fana F Suparman / RSAT Rabu, 1 April 2020 | 11:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Puluhan ribu narapidana dan anak yang tengah menjalani pidana di rumah tahanan (rutan), lembaga pemasyarakatan (lapas) dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) seluruh Indonesia bakal menghirup udara bebas lebih cepat. Hal ini terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) yang tengah mewabah di Indonesia pada khususnya dan seluruh dunia pada umumnya.

Sebanyak lebih dari 30.000 narapidana dan anak tersebut akan diusulkan asimilasi di rumah, serta mendapat hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, khususnya yang masa 2/3 pidananya jatuh tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 serta tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2019 dan bukan warga negara asing.

Langkah mempercepat mengeluarkan napi dan anak ini dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemkumham) sebagai bagian dari upaya mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 yang telah menjadi pandemi.

“Sekitar 30.000 narapidana dan anak akan dikeluarkan melalui program Asimilasi dan dibebaskan melalui program Integrasi, yaitu PB, CB, dan CMB. Ini menjadi bagian langkah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Lapas, rutan, dan LPKA,” kata Plt Dirjenpas Nugroho dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Nugroho mengatakan pengeluaran dan pembebasan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Keputusan Menteri HUkum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang hal yang sama.

Melalui video konferensi, Nugroho menyampaikan seluruh Kepala Lapas, Rutan dan LPKA agar melaksanakan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak yang memenuhi syarat.

"Mulai hari ini Kepala Lapas, Rutan dan LPKA dapat melaksanakan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak, Bapas melakukan bimbingan dan pengawasan, dengan arahan, pembinaan dan pengawasan Kepala Divisi Pemasyarakatan, sesuai dengan dasar peraturan yang telah diterbitkan," katanya.

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan per tanggal 29 Maret 2020, narapidana/anak yang diusulkan asimilasi dan hak integrasi terbanyak berasal dari povinsi Sumatera Utara sebanyak 4.730 orang, disusul Jawa Timur 4.347 orang, serta Jawa Barat dengan jumlah 4.014 orang.

"Langkah ini diambil sebagai upaya penyelamatan terhadap narapidana/anak di lapas/rutan/LPKA sebagai institusi yang memiliki tingkat hunian tinggi serta rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19," katanya.

Meski demikian, Nugroho mengingatkan, percepatan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak ini tidak berlaku bagi yang terkait dengan PP 99/2012. Dengan demikian, narapidana dan anak yang terkait dengan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime seperti terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan HAM berat, dan lainnya tidak akan diusulkan mendapat asimilasi dan hak integrasi.

"Ini hanya untuk narapidana/anak yang tidak terkait kasus terorisme, narkotika psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi warga negara asing," tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com