Sultan HB X Minta Kepastian Aturan Teknis Pembatasan Sosial

Sultan HB X Minta Kepastian Aturan Teknis Pembatasan Sosial
Sejumlah pusat perbelanjaan di Yogyakarta menerapkan sanitasi dengan menyediakan sarana cuci tangan kepada calon pembeli. (Foto: Suara Pembaruan/Fuska Sani)
Fuska Sani Evani / CAH Rabu, 1 April 2020 | 19:21 WIB

 

 

 

Yogyakarta, Beritasatu.com - Menyikapi gelombnag pemudik yang tak terbendung ke wilayah DIY, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI untuk segera mengeluarkan aturan teknis penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini diperlukan guna menjadi pijakan hukum kepala daerah.

"Jelas itu harus ada dasar hukumnya, sehingga Pemda juga mampu melaksanakannya di daerah, entah instruksi presiden atau apa saya," kata Sultan Rabu, (1/4/2020).

Sultan juga berharap, paling cepat pekan depan aturan itu sudah harus selesai, karena daerah perlu gerak-cepat dalam mengambil kebijakan antisiapsi penyebaran virus Covid-19.

Selain itu, Sultan juga meminta adanya koordinasi terpadu antar kepala daerah, sebab pergerakan masyarakat dari zona merah Corona, akan sangat mempengaruhi persebaran virus ke daeah hijau.

Sultan juga mengungkapkan dalam rapat teleconference yang dipimpin Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy hanya sebatas memberikan rekomendasi, khususnya teknis larangan mudik dari wilayah Ibu Kota. Jika ini dilakukan, menurut Sultan, otomatis Pemerintah DKI harus menanggung kebutuhan logistik warga terdampak.

Jika memang mudik itu dilarang maka wajib dipertimbangkan bagaimana para perantau itu bertahan di tempat perantauan mereka.

"DKI (Jakarta) harus menanggung 3,7 juta orang kalau itu dilakukan,” papar Sultan.

Sultan meyakini jika jaminan hidup tidak terpenuhi, maka para perantau kemungkinan besar tetap memilih pulang. Mungkin, situasi tersebut baik untuk DKI Jakarta yang sebagian besar termasuk dalam zona merah persebaran corona.

Namun demikian juga jika para perantau di ibu kota tersebut pulang kampung, pemerintah pusat wajib mengatur rute perjalanan para pemudik, untuk meminimalisir potensi penyebaran corona di jalur-jalur perjalana.

"Nanti kalau berhenti di warung, lalu makan atau bahkan nginep. Ya bukan memutus rantai virus, yang hijau pun bisa jadi merah. Jadi ini bukan penyelesaian, maka rute harus ditentukan," paparnya.

 



Sumber: BeritaSatu.com