BPK Diminta Dampingi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

BPK Diminta Dampingi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengambil langkah antisipatif guna mencegah penyebaran virus corona dengan melakukan penyemprotan desinfektan ke seluruh penjuru gedung kantor LPSK. (Foto: istimewa / istimewa)
Yeremia Sukoyo / FER Rabu, 1 April 2020 | 19:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp 405 triliun tambahan APBN untuk menangani dan mengatasi dampak pandemi Covid-19. Anggaran tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan wabah virus corona di Indonesia.

Baca Juga: Pandemi Corona, Jokowi Minta Realokasi Anggaran

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman, menilai, pemberian dana penanganan virus corona dari pemerintah harus disertai dengan fleksibilitas dalam penggunaannya.

"Butuh fleksibilitas di dalam peraturan yang mengatur tentang penggunaannya yang baik. Namun demikian fleksibilitas tersebut bukan berarti penggunaan dana ini bisa bebas mungkin," kata Zaenur Rohman, di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Menurutnya, pemerintah yang menyediakan dana ratusan triliun rupiah untuk penanggulangan covid-19 adalah salah satu kebijakan yang sangat baik. Semua dilakukan agar penanggulangan covid-19 bisa berjalan efektif karena didukung oleh pendanaan yang memadai.

Dirinya melihat, dikeluarkannya Perppu Nomor 1 tahun 2020 salah satu tujuannya untuk memberi fleksibilitas, termasuk memberi rasa aman dan jaminan kepada para pengambil kebijakan dalam bidang keuangan yang terkait penanggulangan covid-19.

Baca Juga: Defisit APBN 2020 di Kisaran 2,2-2,5 Persen

"Ini agar tidak mudah untuk dimejahijaukan. Namun demikian sebaik apapun sebuah peraturan, potensi penyalahgunaan selalu ada," ucapnya.

Karena itu yang paling penting sejak awal perlu ditekankan untuk tidak perlu khawatir di dalam mengambil kebijakan, selama kebijakan tersebut yang dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan juga tidak ada interest pribadi, maka kebijakan tersebut tidak bisa dipidanakan.

"Tetapi kalau kebijakan tersebut mengandung perbuatan melawan hukum perbuatan menyalahgunakan kewenangan, maka hukum masih tetap bisa untuk memproses tindakan-tindakan tersebut. Sehingga kuncinya ada di kebijakan yang dilakukan," ungkap Zaenur.

Yang tidak kalah penting, untuk menghindari penyalahgunaan anggaran, maka sangat tergantung dari proses pengawasannya. Termasuk pengawasan dari inspektorat, pengawas internal pemerintah, termasuk BPK juga perlu melakukan pendampingan.

Baca Juga: Kejagung dan BPK Usut Aset Petinggi BTN Semarang dan Gresik

"Sejak awal agar bagaimana penggunaan dana ini bisa sesuai dengan peruntukannya untuk menanggulangi covid-19, kemudian tidak disalahgunakan. Sehingga prinsipnya adalah prinsip pencegahan sejak awal. Jadi diberikan pendampingan oleh BPKP, oleh inspektorat jenderal begitu juga oleh BPK agar penggunaannya itu tidak melanggar hukum," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com