Cegah Covid-19. Gubernur Minta Kepala Daerah di Sulteng Realokasi Anggaran

Cegah Covid-19. Gubernur Minta Kepala Daerah di Sulteng Realokasi Anggaran
Kepala BNPB Doni Monardo bersama Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Bupati Sigi Mohammad Irwan Lapatta memberikan keterangan kepada wartawan, di Kulawi, Sabtu 14 Desember 2019. ( Foto: Antara / Mohamad Hajiji )
John Lory / LES Kamis, 2 April 2020 | 09:55 WIB

Palu, Beritasatu.com - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola meminta, seluruh kepala daerah di provinsi itu untuk melakukan realokasi anggaran dan mengalihkannya untuk penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 di semua kabupaten dan kota di provinsi itu.

"Saya sudah minta bupati dan wali kota dapat merealokasi anggaran berdasarkan instruksi presiden (Inpres) nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19," kata Gubernur Sulteng, Rabu (1/4/2020).

Berdasarkan Inpres tersebut, revisi anggaran yang dimaksud, salah satunya merevisi anggaran perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). "Pemerintah Provinsi Sulteng sudah merelokasi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen," ujar Longki.

Bagi daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2020, diputuskan ditunda dan anggaran pilkada tersebut dapat dicadangkan untuk membiayai kegiatan Gugus Tugas Covid-19 di daerah."Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai tata cara pemanfaatan dana itu," ujar Longki.

Dia berharap seluruh kepala daerah menindaklanjuti permintaan itu agar Pemda tidak terlambat dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sulteng.

"Kami berharap langkah-langkah itu efektif dan anggaran yang direalokasi termanfaatkan sesuai dengan peruntukannya," tegas gubernur.

Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Jalan, Keselamatan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Sulteng, Sumarno mengatakan, hingga kini belum ada keputusan mengenai mudik Lebaran di Sulteng, meskipun sudah ada imbauan pemerintah pusat agar masyarakat tidak mudik Lebaran 2020, mengingat wabah Covid-19 yang telah menelan banyak korban jiwa.

"Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan ini akan ada rapat terkait dengan program mudik Lebaran 2020," kata Sumarno.

Dia mengakui, bila setiap tahunnya pemerintah melakukan program mudik gratis untuk warga yang pulang kampung merayakan Lebaran menggunakan jasa transportasi darat.

Namun, karena kondisi yang tidak memungkinkan seperti sekarang ini, dimana wabah virus corona masih menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat maupun daerah, maka kemungkinan mudik Lebaran ditiadakan.

"Ya kita harus mengerti dan memahaminya, sebab semua kebijakan yang diambil pemerintah terkait Covid-19 semata-mata untuk keselamatan jiwa masyarakat," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com