Terapkan PSBB di Daerah, Jokowi: Harus Satu Visi yang Sama

Terapkan PSBB di Daerah, Jokowi: Harus Satu Visi yang Sama
Joko Widodo dan Terawan Agus Putranto. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / WM Kamis, 2 April 2020 | 10:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto segera membuat peraturan menteri (Permen) terkait aturan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai turunan aturan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB.

Selain itu, Presiden juga menegaskan, para kepala daerah harus satu visi yang sama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Tinggal nanti Menteri Kesehatan segara mengatur lebih rinci dalam permen. Apa kira-kira daerah-daerah yang bisa diterapkan PSBB. Angka apa yang bisa diterapkan oleh daerah,” kata Jokowi ketika membuka rapat terbatas yang membahas lanjutan antisipasi mudik melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020).

Ia memberikan waktu dua hari kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk menyelesaikan penyusunan Permen tersebut.

“Saya minta dalam waktu maksimal dua hari, peraturan menteri itu bisa selesai,” ujar Jokowi.

Saat memulai ratas tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini kembali mengingatkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan penerapan PSBB yang telah dituangkan dalam PP No 21/2020, harus menjadi rujukan bersama dalam mengambil kebijakan dalam penanganan virus corona.

“Saya mau menegaskan lagi, bahwa mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati wali kota sampai ke kepala desa, pada lurah, harus satu visi yang sama, satu strategi yang sama, satu cara yang sama dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi sekarang. Rujukannya sudah jelas, prosedurnya juga sudah jelas,” terang Jokowi.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat pada hari ini, Selasa (31/3/2020). Dan mulai berlaku sejak kedua aturan tersebut ditandatangani olehnya.

Aturan ini dibuat untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.



Sumber: BeritaSatu.com