Cegah Corona, ICJR Usulkan Amnesti Massal Pengguna Narkotika
INDEX

BISNIS-27 532.645 (0.35)   |   COMPOSITE 6373.41 (7.9)   |   DBX 1200.38 (0)   |   I-GRADE 185.572 (-1.85)   |   IDX30 530.591 (1.96)   |   IDX80 143.3 (1.12)   |   IDXBUMN20 436.746 (0.64)   |   IDXESGL 146.832 (1.65)   |   IDXG30 145.313 (-1.67)   |   IDXHIDIV20 465.476 (1.87)   |   IDXQ30 150.721 (-1.62)   |   IDXSMC-COM 298.62 (1.8)   |   IDXSMC-LIQ 374.87 (5.72)   |   IDXV30 150.9 (5.44)   |   INFOBANK15 1063.78 (-18.45)   |   Investor33 452.728 (-0.28)   |   ISSI 189.451 (1.04)   |   JII 667.742 (5.84)   |   JII70 234.615 (1.72)   |   KOMPAS100 1279.35 (2.16)   |   LQ45 988.752 (2.86)   |   MBX 1764.22 (2.52)   |   MNC36 335.71 (0.75)   |   PEFINDO25 340.233 (1.02)   |   SMInfra18 325.434 (-1.27)   |   SRI-KEHATI 386.573 (-1.21)   |  

Cegah Corona, ICJR Usulkan Amnesti Massal Pengguna Narkotika

Kamis, 2 April 2020 | 09:52 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) akan membebaskan puluhan ribu narapidana dan anak yang tengah menjalani pidana di rumah tahanan (rutan), lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Kebijakan tersebut diambil untuk membantu pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi langkah yang dilakukan Kemkumham sebagai salah satu upaya nyata pemerintah mengurangi resiko penyebaran virus. Namun demikian, langkah tersebut dinilai belum cukup.

"ICJR mengapresiasi langkah tersebut, namun hal ini belum cukup. Langkah ini belum dapat secara siginifikan mengurangi jumlah penghuni Rutan atau Lapas," kata Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu, dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Menurutnya, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga harus turun tangan responsif memberikan grasi dan amnesti masal pada pengguna narkotika dalam Lapas dan menyuarakan penghentian penahanan pada penyidik dan penuntut umum untuk mencegah penyebaran Covid-19 Rutan/Lapas.

Pada 30 Maret 2020, Menteri Hukum dan HAM keluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dalam Kepmen tersebut Menkumham mendorong agar narapidana dan anak dapat dikeluarkan dari Rutan/Lapas melalui program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Berdasarkan skema ini, Menkumham memperkirakan sebanyak 30.000 penghuni Rutan/Lapas dapat dikeluarkan.

Dikatakan Erasmus, jika Presiden Jokowi serius mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 dalam Rutan/Lapas, maka harus ada tindakan lain yang lebih signifikan dilakukan.

Pengurangan jumlah penghuni sebanyak 30.000 hanya akan mengurangi sekitar 11% penghuni Rutan dan Lapas. Artinya masih akan ada sekitar 240.000 penghuni rutan dan lapas. Sedangkan di sisi lain kapasitas Rutan/Lapas hanya bisa menampung 130.000 penghuni.

"Artinya pengurangan ini masih akan menimbulkan kondisi overcrowding. Kondisi ini pasti akan berdampak pada penyebaran virus yang masif," ungkapnya.

ICJR sebelumnya juga telah mengirimkan rekomendasi kepada Menkumham terkait upaya pencegahan Covid-19 di Rutan/Lapas. Dalam rekomendasi tersebut, ICJR mendorong agar Presiden Jokowi dapat mengupayakan pemberian grasi dan amnesti massal di samping percepatan pemberian pembebasan bersyarat.

Presiden perlu memberikan grasi dan amnesti masal diprioritaskan bagi kelompok-kelompok tertentu. Di antaranya napi lansia yang berusia 65 tahun ke atas, napi yang menderita penyakit komplikasi bawaan, napi perempuan yang hamil atau membawa bayi/anak, pelaku tindak pidana ringan yang dihukum penjara di bawah 2 tahun, pelaku tindak pidana tanpa korban, pelaku tindak pidana tanpa kekerasan, dan napi pengguna narkotika.

Untuk kasus narkotika, ICJR secara spesifik memberikan gambaran bahwa komposisi napi kasus narkotika dalam Rutan/Lapas merupakan setengah dari penghuni total keseluruhan Rutan/Lapas. Yaitu sekitar 132.452 orang per Februari 2020.

Dari jumlah tersebut, paling tidak sebanyak 45.674 orang merupakan pengguna/pecandu narkotika yang perlu diprioritaskan untuk segera dikeluarkan. Selain itu juga diusulkan untuk napi narkotika yang diputus dengan pasal penguasaan dan kepemilikan narkotika jumlah kecil dan bukan berasal dari sindikat besar narkotika.

"Hal ini sudah diwacanakan oleh Pemerintahan presiden Joko Widodo. Sekarang momentum yang tepat untuk mempercepat langkah ini," ujar Erasmus.

Menurutnya, upaya pelepasan pada kelompok tersebut bergantung pada risk assessment yang telah dilakukan oleh Kemenkumham. Dengan adanya aturan tentang Revitalisasi Pemasyarakatan, maka Kumham sebenarnya telah memiliki daftar narapidana dalam resiko rendah dan sedang.

"Maka, narapidana yang masuk dalam kategori narapidana resiko rendah dan sedang tersebut harus dipertimbangkan untuk pemberian grasi atau amnesti," katanya.

Kemudian, untuk tahanan yang jumlahnya mencapai 65.000 orang, ICJR meminta Presiden unutk menyerukan jajaran penyidik dan penuntut umum untuk mengalihkan penahanan dengan mekanisme penahanan selain di Rutan. Misalnya tahanan rumah dan kota. Selain itu, untuk tahanan yang membutuhkan bantuan medis dilakukan dengan mekanisme pembantaran.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi Siapkan Tiga Alternatif Skenario Antisipasi Mudik

Dalam upaya mencegah paparan virus corona semakin meluas, Pemerintah meminta warga tidak melakukan mudik.

NASIONAL | 2 April 2020

Alternatif Mudik, Pemerintah Wacanakan Geser Libur Nasional Setelah Corona Selesai

Dalam upaya mencegah paparan virus corona semakin meluas, Pemerintah meminta warga tidak melakukan mudik. Pemerintah menyiapkan 3 alternatif.

NASIONAL | 2 April 2020

PP Sudah Turun, Jateng Kebut Penanganan Covid-19

Kebijakan Pusat soal penanganan Covid-19 melegakan daerah.

NASIONAL | 1 April 2020

Terapkan PSBB di Daerah, Jokowi: Harus Satu Visi yang Sama

Presiden Jokowi meminta Menteri Kesehatan segera membuat peraturan menteri (Permen) terkait aturan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

NASIONAL | 2 April 2020

Cegah Covid-19. Gubernur Minta Kepala Daerah di Sulteng Realokasi Anggaran

Saya sudah minta bupati dan wali kota dapat merealokasi anggaran berdasarkan instruksi presiden (Inpres) nomor 4 Tahun 2020.

NASIONAL | 2 April 2020

Pemprov Bengkulu Tangani Covid-19 Berpedoman pada Pemerintah Pusat

Pemprov Bengkulu hadapi Covid-19 sesuai arahan pemerintah pusat.

NASIONAL | 1 April 2020

Pemkot Pertimbangkan Usul Pemprov Jabar Pemotongan Gaji ASN di Bogor

Pemkab Bogor tolak usul Gub Jabar potong gaji ASN.

NASIONAL | 1 April 2020

Senin, 47 Hakim Agung Bakal Memilih Ketua MA Pengganti Hatta Ali

Mahkamah Agung (MA) bersiap menggelar pemilihan ketua yang baru.

NASIONAL | 2 April 2020

Bila Tak Digunakan, RS Darurat Jadi Rumah Sakit Riset Penyakit Menular

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Rumah Sakit (RS) Darurat di Pulau Galang, Kota Batam, Povinsi Kepulauan Riau, tidak dipakai

NASIONAL | 1 April 2020

Pemeriksaan Berlapis untuk Pendatang di Seluruh Pintu Masuk ke Jambi

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi melakukan pemeriksaan kesehatan para pendatang ke Jambi maupun orang yang pergi dari Jambi di beberapa pintu.

NASIONAL | 2 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS