Cegah Corona, ICJR Usulkan Amnesti Massal Pengguna Narkotika

Cegah Corona, ICJR Usulkan Amnesti Massal Pengguna Narkotika
Yasonna Laoly. ( Foto: Antara )
Yeremia Sukoyo / WM Kamis, 2 April 2020 | 09:52 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) akan membebaskan puluhan ribu narapidana dan anak yang tengah menjalani pidana di rumah tahanan (rutan), lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Kebijakan tersebut diambil untuk membantu pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona 

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi langkah yang dilakukan Kemkumham sebagai salah satu upaya nyata pemerintah mengurangi resiko penyebaran virus. Namun demikian, langkah tersebut dinilai belum cukup.

"ICJR mengapresiasi langkah tersebut, namun hal ini belum cukup. Langkah ini belum dapat secara siginifikan mengurangi jumlah penghuni Rutan atau Lapas," kata Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu, dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Menurutnya, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga harus turun tangan responsif memberikan grasi dan amnesti masal pada pengguna narkotika dalam Lapas dan menyuarakan penghentian penahanan pada penyidik dan penuntut umum untuk mencegah penyebaran Covid-19 Rutan/Lapas.

Pada 30 Maret 2020, Menteri Hukum dan HAM keluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dalam Kepmen tersebut Menkumham mendorong agar narapidana dan anak dapat dikeluarkan dari Rutan/Lapas melalui program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Berdasarkan skema ini, Menkumham memperkirakan sebanyak 30.000 penghuni Rutan/Lapas dapat dikeluarkan.

Dikatakan Erasmus, jika Presiden Jokowi serius mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 dalam Rutan/Lapas, maka harus ada tindakan lain yang lebih signifikan dilakukan.

Pengurangan jumlah penghuni sebanyak 30.000 hanya akan mengurangi sekitar 11% penghuni Rutan dan Lapas. Artinya masih akan ada sekitar 240.000 penghuni rutan dan lapas. Sedangkan di sisi lain kapasitas Rutan/Lapas hanya bisa menampung 130.000 penghuni.

"Artinya pengurangan ini masih akan menimbulkan kondisi overcrowding. Kondisi ini pasti akan berdampak pada penyebaran virus yang masif," ungkapnya.

ICJR sebelumnya juga telah mengirimkan rekomendasi kepada Menkumham terkait upaya pencegahan Covid-19 di Rutan/Lapas. Dalam rekomendasi tersebut, ICJR mendorong agar Presiden Jokowi dapat mengupayakan pemberian grasi dan amnesti massal di samping percepatan pemberian pembebasan bersyarat.

Presiden perlu memberikan grasi dan amnesti masal diprioritaskan bagi kelompok-kelompok tertentu. Di antaranya napi lansia yang berusia 65 tahun ke atas, napi yang menderita penyakit komplikasi bawaan, napi perempuan yang hamil atau membawa bayi/anak, pelaku tindak pidana ringan yang dihukum penjara di bawah 2 tahun, pelaku tindak pidana tanpa korban, pelaku tindak pidana tanpa kekerasan, dan napi pengguna narkotika.

Untuk kasus narkotika, ICJR secara spesifik memberikan gambaran bahwa komposisi napi kasus narkotika dalam Rutan/Lapas merupakan setengah dari penghuni total keseluruhan Rutan/Lapas. Yaitu sekitar 132.452 orang per Februari 2020.

Dari jumlah tersebut, paling tidak sebanyak 45.674 orang merupakan pengguna/pecandu narkotika yang perlu diprioritaskan untuk segera dikeluarkan. Selain itu juga diusulkan untuk napi narkotika yang diputus dengan pasal penguasaan dan kepemilikan narkotika jumlah kecil dan bukan berasal dari sindikat besar narkotika.

"Hal ini sudah diwacanakan oleh Pemerintahan presiden Joko Widodo. Sekarang momentum yang tepat untuk mempercepat langkah ini," ujar Erasmus.

Menurutnya, upaya pelepasan pada kelompok tersebut bergantung pada risk assessment yang telah dilakukan oleh Kemenkumham. Dengan adanya aturan tentang Revitalisasi Pemasyarakatan, maka Kumham sebenarnya telah memiliki daftar narapidana dalam resiko rendah dan sedang.

"Maka, narapidana yang masuk dalam kategori narapidana resiko rendah dan sedang tersebut harus dipertimbangkan untuk pemberian grasi atau amnesti," katanya.

Kemudian, untuk tahanan yang jumlahnya mencapai 65.000 orang, ICJR meminta Presiden unutk menyerukan jajaran penyidik dan penuntut umum untuk mengalihkan penahanan dengan mekanisme penahanan selain di Rutan. Misalnya tahanan rumah dan kota. Selain itu, untuk tahanan yang membutuhkan bantuan medis dilakukan dengan mekanisme pembantaran.



Sumber: BeritaSatu.com