Pusat Minta Pemda Jamin Keselamatan Tenaga Medis Covid-19

Pusat Minta Pemda Jamin Keselamatan Tenaga Medis Covid-19
Petugas medis di ICU RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). ( Foto: Antara )
Ari Supriyanti Rikin / DAS Kamis, 2 April 2020 | 12:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyerukan agar pemerintah daerah (pemda) menjamin perlindungan terhadap petugas medis yang menangani wabah virus corona atau Covid-19 di wilayahnya.

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemdagri, Safrizal ZA menyebutkan, arahan itu tertuang dalam Surat Edaran Mendagri No 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah. "Pemda perlu memastikan keamanan dan keselamatan petugas medis, sehingga dapat melaksanakan tugas yang berat ini dengan tenang," kata Safrizal ZA dalam telekonferensi di Kantor BNPB, Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Seperti diberitakan, jumlah tenaga medis yang terpapar Covid-19 terus bertambah. Sayang, pemerintah tidak memberikan penjelasan terperinci mengapa mereka terpapar, apakah karena prosedur tidak berjalan, kekurangan alat pelindung diri (APD), atau karena kelalaian. Mengetahui penyebab terpapar dapat mencegah hal serupa terulang kembali.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta, Dwi Oktavia dalam Daily Brief Covid-19, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (1/4/2020), menyatakan, tenaga medis yang terkonfirmasi positif terinfeksi Covid-19 berjumlah 84 orang. Satu orang di antaranya meninggal, dua lainnya  sedang hamil.

Berdasarkan seruap pemerintah pusat, perlindungan bagi tenaga medis dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana belanja tidak terduga yang berasal dari APBD untuk keperluan para tenaga medis tersebut. "Pengadaan baju pasien, maupun baju bagi tenaga medis, APD, baju hazmat, serta segala macam yang dibutuhkan dalam rangka penanganan Covid-19," ucap Safrizal ZA.

Dana belanja tidak terduga juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan papan, antara lain penambahan ruangan isolasi, penyediaan rumah sakit darurat, dan penguatan fasilitas puskesmas. "Termasuk menyediakan  tempat tinggal bagi petugas kesehatan. Kadang-kadang mereka memiliki tempat tinggal yang jauh, tidak cukup waktu untuk beristirahat, sehingga dapat disediakan penginapan atau hotel," imbuhnya.

Penggunaan dana tersebut untuk menyediakan pasokan makanan bagi tenaga medis dan pasien, termasuk pengadaan vitamin dan suplemen. Selain itu, juga dapat digunakan untuk penyelidikan kontak dekat pasien positif Covid-19, penyelidikan epidemologis, termasuk biaya alat dan upah petugas.

"Di bidang pencegahan darurat dapat digunakan untuk pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat," ucapnya.

Selanjutnya, dana dapat disalurkan untuk pos biaya evakuasi pasien, termasuk pengurusan jenazah pasien meninggal dunia dan pengadaan alat-alat evakuasi, pengadaan air bersih dan alat sanitasi seperti MCK darurat dan sistem pengolahan limbah, membeli alat-alat kesehatan seperti ventilator, obat-obatan, disinfektan, dan juga termasuk uang lelah untuk petugas yang bekerja siang dan malam.

Sejauh ini, Kemdagri telah mengeluarkan tiga kebijakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19 di wilayah masing-masing. Ketiganya yakni Permendagri No 20/2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah, yang dijelaskan secara rinci dalam Surat Edaran No 440/2622/SJ, serta buku pedoman cepat.



Sumber: BeritaSatu.com