Pemerintah Sediakan Kompensasi Bagi Warga Tidak Mudik

Pemerintah Sediakan Kompensasi Bagi Warga Tidak Mudik
Luhut Binsar Pandjaitan. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / YS Kamis, 2 April 2020 | 14:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk tidak mudik ke kampung halaman, baik selama Ramadan maupun Idul Fitri 2020 untuk mencegah sebaran virus corona atau Covid-19 semakin meluas.

Banyak pandangan yang menilai imbauan tersebut bersifat tidak mengikat. Sehingga dikhawatirkan justru masyarakat akan tetap melaksanakan mudik yang sudah menjadi tradisi tahunan karena tidak ada larangan tegas dari pemerintah.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah tidak bisa melarang bila ada masyarakat yang tetap ingin mudik ke kampung halaman. Karena kalau dikeluarkan larangan pun, masyarakat tetap akan melakukan mudik.

Pemerintah hanya meminta kesadaran secara sukarela, masyarakat tidak mudik. Karena kalau mereka mudik, dipastikan akan membawa penyakit yang dapat membahayakan keluarga mereka di kampung halaman.

“Jadi yang pertimbangan utamanya, orang kalau dilarang pun, mau mudik saja. Jadi kami imbau kesadaran bahwa Anda mudik pasti bawa penyakit. Hampir pasti bawa penyakit. Dan kalau bawa penyakit, di daerah bisa meninggal bisa keluargamu. Makanya kami anjurkan tidak mudik,” kata Luhut Binsar Panjaitan sesuai mengikuti ratas dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (2/4/2020).

Agar imbauan ini dipatuhi, pemerintah akan memberikan kompensasi bagi masyarakat yang tidak mudik. Berupa bantuan sosial yang akan diprioritasikan diberikan kepada masyarakat lapisan bawah.

“Karena tidak mudik, maka kami beri kompensasi dan itu kami lakukan. Pertimbangan utama kami supaya ekonomi tidak mati sama sekali. Setelah kami hitung, ini pilihan yang terbaik,” ujar Luhut Binsar Panjaitan.

Kompensasi yang diberikan oleh pemerintah, seperti yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka ratas, adalah menyiapkan sejumlah jaring pengaman sosial atau bantuan bagi masyarakat utamanya yang berada di lapisan bawah.

“Tadi sudah saya perintahkan, segera di ekseksi dan langsung dibagikan ke lapangan, baik itu yang berkaitan PKH, kartu sembako, kartu prakerja, yang berkaitan dengan pembebasan biaya listrik 450 VA dan diskon 50 persen 900 VA,” terang Jokowi.

Untuk memberikan kompensasi itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan.

Dengan ditandatanganinya Perppu ini, Presiden Jokowi menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani pandemi virus corona atau Covid-19.

Dengan rincian, sebesar Rp 75 triliun dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan. Lalu Rp 110 triliun dialokasikan untuk perlindungan sosial, sebesar Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat.

Serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama UMKM.



Sumber: Suara Pembaruan