Cegah Corona, Komnas HAM Minta Polri dan Kejagung Terapkan Asimilasi

Cegah Corona, Komnas HAM Minta Polri dan Kejagung Terapkan Asimilasi
Mohammad Choirul Anam. ( Foto: Antara )
Yeremia Sukoyo / YS Kamis, 2 April 2020 | 14:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong Polri dan Kejaksaan Agung mengikuti langkah Kementerian Hukum dan HAM dalam mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19).

Langkah yang dapat dilakukan baik oleh Polri maupun Kejagung adalah dengan menerapkan asimilasi bagi para tahanan dengan menerbitkan instruksi kepada jajaran di bawahnya.

"Kebijakan Menkumham harus diikuti oleh penegak hukum lainnya, dalam hal ini Polri dan kejaksaan. Asimilasi dapat diberlakukan kecuali bagi mereka yang residivis atau memiliki catatan melarikan diri dan atau menghilangkan serta merusak barang bukti. Termasuk penilaian subjektif penyidik," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Menurutnya, para tahanan tersebut tidak dibebaskan karena masih dalam tahapan di kepolisian dan belum ada keputusan dari pengadilan. Mereka hanya dikenakan tahanan kota atau tahanan rumah.

"Itu alternatifnya, (tahanan) rumah atau kota. Tidak ditahan di Rutan saja. Aturan hukumnya ada di KUHAP," ungkapnya.

Komisioner Komnas Ham Amiruddin menilai, untuk mengurai persoalan kelebihan kapasitas sebuah rutan yang berpotensi ancaman besar bagi penyebaran Covid 19, maka Kapolri dapat mengeluarkan peraturan Kapolri.

Semua dilakukan untuk mempertegas Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak tersebut.

"Meski pun demikian Polisi perlu menyiapkan mekanisme pengawasannya atau diberi wajib lapor. Tindak pidana harus diproses. Untuk saat ini (karena penyebaran Covid-19) ditunda dulu," kata Amiruddin.

Menurutnya, pembebasan sementara tahanan dilakukan guna menciptakan ruang jaga jarak antar tahanan di dalam tahanan. Bukan untuk menghapus pidana yang disangkakan kepada yang bersangkutan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya memberikan asimilasi kepada sekitar 30.000 tahanan dewasa dan anak di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19.

Kemkumham saat ini juga berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.



Sumber: Suara Pembaruan