Perludem: Perppu Penundaan Pilkada Harus Segera Diterbitkan

Perludem: Perppu Penundaan Pilkada Harus Segera Diterbitkan
Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. ( Foto: istimewa )
Robert Wardy / WM Kamis, 2 April 2020 | 16:47 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait penundaan Pilkada 2020. Hal itu untuk memberi kepastian terkait penundaan Pilkada 2020.

“Meskipun sudah ada kesepahaman diantara DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu, namun hal itu bukanlah produk hukum resmi yang bisa menjadi landasan legal penundaan pilkada. Kesepakatan mereka hanyalah kebijaksanaan sementara sampai keluarnya dasar hukum yang memadai. Harus disediakan dasar hukum yang kuat sebagai jaminan konstitusionalitas penundaan Pilkada 2020 sehingga tidak timbul gugatan ataupun permasalahan hukum di kemudian hari atas penundaan pilkada yang dilakukan saat ini,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, di Jakarta, Kamis (2/4).

Ia menjelaskan, penerbitan Perppu harus dilakukan karena pengaturan yang ada dalam undang-undang pilkada saat ini tidak mampu menjawab situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan tahapan di seluruh daerah yang pilkada.

Dikatakan, UU 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota memang menyediakan mekanisme penundaan pilkada berupa pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan namun kedua mekanisme itu sama-sama menggunakan pendekatan penundaan secara parsial, berbasis daerah per daerah.

Pemilihan lanjutan dilakukan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.

Sedangkan pemilihan susulan terjadi apabila di suatu wilayah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Menurut Titi, penetapan penundaan pilkada dalam skema pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan dilakukan secara berjenjang, dari bawah ke atas, oleh masing-masing KPU di daerah.

Pemilihan Gubernur akan ditetapkan penundaannya oleh menteri berdasarkan usulan KPU Provinsi di daerah tersebut. Sedangkan Pemilihan Bupati dan Wali Kota ditetapkan penundaannya oleh Gubernur di daerah itu berdasarkan usulan dari KPU Kabupaten/Kota yang berpilkada.

“Mekanisme ini tidak mampu merespons kebutuhan penundaan pilkada karena pandemi Covid-19. Dimana penundaan pilkada perlu dilakukan bersamaan untuk keseluruhan 270 daerah yang pilkada. Karenanya, harus ada pengaturan setingkat UU yang menjadi payung hukum keputusan penundaan pilkada di semua wilayah,” jelas Titi.


Dia berpandangan Perppu adalah pilihan paling tepat bagi penundaan Pilkada 2020. Sebab, bila dilakukan revisi terbatas UU Pilkada, waktu dan situasinya tidak akan memungkinkan.

Di sisi lain, katanya, saat ini konsentrasi semua pihak terfokus pada upaya penanganan Covid-19. Proses pembentukan legislasi tak akan bisa berjalan secara normal.

"Perppu Pilkada harus segera dikeluarkan karena diperlukan bagi legalitas dan legitimasi penundaan pilkada. Mengandalkan Keputusan dan Surat Edaran KPU sama sekali tidak cukup. Selain tidak dikenal nomenklatur hukum “penundaan pilkada secara nasional oleh KPU”, hal itu juga sangat rentan digugat di kemudian hari apabila ada pihak-pihak yang tidak puas dan mempersoalkannya. Demi konstitusionalitas dan legitimasi penundaan pilkada secara nasional, Presiden Joko Widodo mesti segera menerbitkan Perppu Pilkada,” saran Titi.

Dia menambahkan, jika memperhitungkan waktu, anggaran, situasi sosial masyarakat, dan akhir masa jabatan kepala daerah, maka lebih memungkinkan penyelenggaraan pilkada dilakukan setelah Juni 2021. Hal ini mempertimbangkan bahwa harus ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan pelaksanaan tahapan setelah konsentrasi penuh pada penanganan Covid-19.

Kemudian memastikan ketersediaan anggaran di tengah proses pemulihan ekonomi yang pasti terdampak wabah corona, serta memperhitungkan agar posisi kepala daerah tidak terlalu lama mengalami kekosongan.

Selain itu demi efektivitas dan efisiensi, Pilkada 2021 mestinya diselenggarakan bagi semua daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya (AMJ) pada 2021 sampai dengan Juli 2022. Sementara untuk daerah-daerah yang AMJ kepala daerahnya setelah Juli 2022 sampai 2024, tetap diselenggarakan pilkada pada 2022 atau paling lambat awal 2023.

“Skema pilkada serentak secara nasional pada November 2024 mestinya direkonstruksi ulang, sebab secara beban maupun desain politik, sangat berat bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih karena akan diselenggarakan berbarengan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Perppu Pilkada bisa jadi pintu masuk untuk penataan ini,”  kata Titi.



Sumber: BeritaSatu.com