Pemerintah dan DPR Diminta Prioritaskan Penanganan Covid-19

Pemerintah dan DPR Diminta Prioritaskan Penanganan Covid-19
Suasana rapat paripurna ke-II dalam masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 2 April 2020. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. Berdasarkan laporan kesetjenan DPR, dihadiri 31 fisik dan 278 secara virtual. ( Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono )
Yeremia Sukoyo / WM Jumat, 3 April 2020 | 09:48 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com  - Pemerintah dan DPR dalam rapat kerja Komisi III dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat untuk melanjutkan pembahasan RKUHP melalui mekanisme carry over. Keputusan keberlanjutan pembahasan itu sendiri akan dibahas dalam rapat paripurna.

Dalam rapat kerja, pembahasan RKUHP kembali diangkat oleh DPR dan Pemerintah. Keduanya berpendapat, pengesahan RKUHP di tengah kondisi pandemi dapat menjadi solusi dari penanganan pencegahan Covid-19 dalam sistem peradilan pidana.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP, menilai, saat ini langkah melakukan pembahasan RKUHP kurang tepat. Mengingat hingga saat ini penanganan Covid-19 harus menjadi prioritas utama Pemerintah dan DPR.

"Pengesahan RKUHP tanpa pembahasan keseluruhan justru akan menambah panjang daftar masalah yang harus diselesaikan," kata peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Genoveva Alicia, di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Dirinya mengingatkan, apabila Pemerintah dan DPR belum dapat fokus dan serius membahas masalah RKUHP, lebih baik pengesahan dengan pembahasan sebagian dapat ditunda. Dengan demikian pemerintah dan DPR dapat lebih fokus penanganan Covid-19.

ICJR sendiri menilai, saat ini DPR seharusnya dapat lebih fokus melakukan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Dalam kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini, seharusnya DPR dan Pemerintah dapat lebih memfasilitasi diskusi-diskusi online terkait dengan substansi-substansi RKUHP untuk mensosialisasikan, mendapatkan masukan, dan menjangkau ke berbagai pihak.

"Pandemi ini tidak boleh dijadikan kesempatan untuk mengesahkan RUU yang masih mengandung banyak permasalahan dan tidak dibahas secara inklusif," ucap Genoveva.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP sendiri memiliki beberapa catatan terkait dengan RKUHP yang masih harus diselesaikan. Diantaranya, Pemerintah dan DPR harus kembali mengevaluasi seluruh pasal-pasal yang ada di dalam RKUHP.

Termasuk upaya Depenalisasi dan dekriminalisasi terhadap beberapa tindak pidana yang harus digalakkan, mengingat kondisi overcrowding yang terjadi saat ini salah satunya disebabkan oleh overkriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan yang juga gagal diatasi RKUHP.

Aliansi mencatat di dalam draft terakhir per September 2019 masih terdapat pasal bermasalah yang overkriminalisasi. Diantaranya yaitu pasal hukum yang hidup di masyarakat, penghinaan Presiden dan Pemerintah, larangan mempertunjukkan alat kontrasepsi, perzinaan, kohabitasi, penggelandangan, aborsi, tindak pidana korupsi, contempt of court, makar, kriminalisasi penghinaan yang eksesif, tindak pidana terhadap agama, rumusan tindak pencabulan yang diskriminatif, tindak pidana narkotika dan pelanggaran HAM berat.

Menurut Genoveva, pembahasan RKUHP belum melibatkan lebih banyak pihak dan bisa berdampak dari penegakan RKUHP. Selama ini, pembahasan hanya fokus dilakukan oleh ahli-ahli hukum pidana, tanpa mempertimbangkan pendapat dari bidang ilmu lain yang terdampak seperti bidang kesehatan, kesehatan masyarakat, kriminologi, pariwisata, dan ekonomi.

"Selain penting melibatkan lebih banyak aktor, skala konsultasi pembahasan RKUHP tidak boleh hanya berpusat di Jawa, perlu keterwakilan seluruh daerah di Indonesia untuk menjamin KUHP di masa depan mampu ditegakkan hukumnya di seluruh wilayah," ucapnya.

Melihat masalah Covid-19 saat ini, masalah utama dalam penanggulangannya adalah bagaimana cara mengeluarkan tahanan dan narapidana dari dalam Rutan/Lapas. Masalah kelebihan penghuni, utamanya, menjadi masalah tersendiri dalam penanganan virus corona.

"Belajar dari kondisi ini, Pemerintah dan DPR seharusnya dalam membahas secara serius tentang alternatif-alternatif pemidanaan non-pemenjaraan. Masalah saat ini dikarenakan tidak efektifnya alternatif selain pemenjaraan, DPR harus mampu memastikan bahwa pemerintah memiliki instrumen dan sumber daya mumpuni untuk mengefektifkan alternatif selain pemenjaraan," katanya.

Apabila Pemerintah dan DPR masih memaksakan melakukan pengesahan terhadap RKUHP, diyakini justru memperburuk kondisi pandemi Covid-19. Karena itulah, Aliansi meminta Pemerintah dan DPR menunda pembahasan tersebut sampai dengan kondisi pulih.



Sumber: BeritaSatu.com