Akui Usulkan Kenaikan Gaji Pimpinan KPK, Saut Situmorang: Kalau Kondisi Sekarang Tak Rida

Akui Usulkan Kenaikan Gaji Pimpinan KPK, Saut Situmorang: Kalau Kondisi Sekarang Tak Rida
Ketua KPK Firli Bahuri (kedua kiri) berjabat tangan dengan Pimpinan KPK periode 2015-2019 (dari kiri) Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif usai upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. (Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao)
Fana F Suparman / EHD Jumat, 3 April 2020 | 12:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengakui pihaknya pernah mengusulkan kenaikan gaji pimpinan KPK. Usulan ini diajukan untuk mengerek gaji para pegawai KPK secara umum.

Namun, kata Saut pimpinan KPK jilid IV saat itu mengusulkan agar kenaikan gaji itu dilakukan saat periode pimpinan KPK selanjutnya agar tidak terjadi konflik kepentingan.

"Ada diusulkan dalam rapat saya menegaskan bahwa kenaikan itu dilakukan sebaiknya setelah pimpinan jilid IV berlalu agar tidak dinilai conflict of Interest karena menaikan gaji staf gaji pimpinannya jadi patokan. Jadi pimpinan ikut naik (ada hitung-hitungan atau ada dasar besarannya). Jadi saya katakan sebaiknya dinaikkan setelah kami Jilid IV selesai. Perkembangan nya saya tidak paham sudah seperti apa," kata Saut saat dikonfirmasi, Jumat (3/4/2020).

Saut mengatakan, usulan ini diajukan untuk meningkatkan kinerja KPK secara kelembagaan. Selain itu, katanya, usulan ini diajukan saat negara dalam kondisi normal dan KPK menjalankan tugasnya dengan UU KPK nomor 30 tahun 2002 atau UU KPK lama dengan asumsi pegawai dan pimpinan menghadapi risiko yang tinggi dalam memberantas korupsi.

Saut mengaku tidak rida atau rela jika kenaikan gaji pimpinan KPK direalisasikan saat ini, ketika lembaga antikorupsi tak banyak menangkap koruptor akibat berlakunya UU KPK yang baru.  "Itu usulan kan dibuat pada saat UU KPK yang lama, kalau tahu UU seperti sekarang kagak rida juga ane," tegasnya.

Sebaliknya, Saut mengusulkan, dengan kinerja seperti saat ini, gaji pimpinan KPK justru seharusnya dipangkas.
"Ingat yg harus ditekankan pimpinan jilid IV ingin naiknya gaji pada jilid V biar tidak conflict. Asumsi kita, ada sejumlah risiko yang semakin Tinggi dengan UU yang lama, kalau dengan UU baru ya beda lagi. Sebaiknya malah gaji pimpinannya diturunin karena tidak adil itu dengan UU sekarang beda lagi hitung--hitungannya, tanya lagi konsultannya," tegasnya.

Di tengah pandemi virus corona, beredar informasi adanya usulan pimpinan KPK untuk menaikkan gaji mereka hingga sebesar Rp 300 juta.  Padahal saat ini, gaji pimpinan KPK cukup besar, yakni sekitar sekitar Rp 123,9 juta untuk Ketua KPK dan Rp 112,5 juga untuk Wakil Ketua KPK.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Firli mengakui adanya usulan kenaikan gaji pimpinan KPK. Namun, usulan itu bukan diajukan oleh pihaknya, melainkan oleh pimpinan KPK sebelumnya yang digawangi Agus Rahardjo Cs. Usulan itu diajukan pada Juli 2019 lalu, sementara pimpinan KPK jilid V baru dilantik pada 20 Desember 2019.

Hingga kini tidak ada tindak lanjut pembahasan mengenai usulan kenaikan gaji pimpinan KPK yang mencapai Rp 300 juta tersebut.  Demikian pula mengenai rancangan Perpres tentang hak keuangan, fasilitas dewan pengawas, dan PP tentang gaji pegawai KPK sesuai UU nomor 19 tahun 2019 juga belum ada pembahasan lebih lanjut.

Firli mengklaim pimpinan bersama jajaran KPK serta seluruh kementerian dan lembaga saat ini fokus terkait penanganan pandemi corona.  Untuk itu, Firli meminta usulan mengenai kenaikan gaji pimpinan KPK maupun yang terkait dengan status dan gaji pegawai lembaga antikorupsi untuk dibatalkan.



Sumber: BeritaSatu.com