Kapolrestabes Medan Janji Pantau Napi yang Bebas Terkait Kebijakan Covid-19

Kapolrestabes Medan Janji Pantau Napi yang Bebas Terkait Kebijakan Covid-19
Ilustrasi narapidana (napi) maupun warga binaan. ( Foto: Beritasatu/Arnold Sianturi )
Arnold H Sianturi / LES Jumat, 3 April 2020 | 14:11 WIB

Medan, Beritasatu.com - Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jhonny Eddizon Isir menyampaikan, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan pembebasan narapidana (Napi) dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Kita juga melakukan pendataan terhadap napi yang dibebaskan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat tidak usah resah karena kami juga melakukan pemantauan dan berkomunikasi dengan mereka," ujar Jhonny Eddizon Isir menanggapi pembebasan napi terkait Covid-19 di Medan, Jumat (3/4/2020).

Mantan ajudan Presiden Joko Widodo ini menambahkan, sistem pembinaan yang dilakukan pihak lapas cukup efektif, sehingga napi yang dibebaskan sudah melalui prosedural dan berbagai kriteria. Sehingga, pembebasan napi ini dipastikan tidak membawa masalah baru.

"Kami juga akan melakukan pengawasan dan komunikasi dengan keluarga termasuk narapidana yang dibebaskan tersebut. Sehingga, mereka yang dibebaskan dapat diterima masyarakat, kembali produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kita semua harus bisa bergandengan tangan, apalagi menghadapi Covid-19 ini," katanya.

Seperti diketahui, untuk mendukung program pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 dan berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020, Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas IA Tanjung Gusta Medan, akan membebaskan 143 narapidana (napi).

"Mereka akan dibebaskan secara bertahap dalam sepekan ini. Untuk hari ini, ada sebanyak 48 orang yang dibebaskan. Mereka masuk asimilasi dan program pembebasan bersyarat. Selebihnya menyusul dibebaskan dari lapas," ujar Kepala Lapas Klas IA Tanjung Gusta Medan, Frans Elias Nico di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Frans menambahkan, napi yang dibebaskan itu dinyatakan sudah memenuhi kriteria sesuai mekanisme yang dikeluarkan dari Kemkumham tersebut. Napi yang dibebaskan rata - rata sudah menjalani 2/3 dari masa hukuman. Mereka yang dibebaskan itu merupakan napi yang sebelumnya menjalani hukuman karena terkait tindak kejahatan umum.

"Pembebasan narapidana terkait surat edaran asimilasi dari Ditjen PAS Kemkumham bukan hanya terkait dengan pencegahan virus corona. Tetapi pembebasan ini juga untuk mengurangi kelebihan kapasitas yang menjadi salah satu alasan pembebasan napi. Ini merupakan salah satu solusi program pemerintah," sebutnya. 

 



Sumber: BeritaSatu.com