Agus Minta Kenaikan Gaji Pimpinan KPK Jangan Dibahas Saat Ini

Agus Minta Kenaikan Gaji Pimpinan KPK Jangan Dibahas Saat Ini
Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) menerima memori jabatan dari Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo (kiri) saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan lima anggota Dewan Pengawas KPK yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Harjono, Albertina Ho dan Syamsuddin Haris resmi menjabat sebagai Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023. ( Foto: ANTARA FOTO / Rivan Awal Lingga )
Fana F Suparman / YS Jumat, 3 April 2020 | 14:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta agar usulan kenaikan gaji pimpinan KPK tak dibahas saat ini. Hal ini mengingat Indonesia saat ini menghadapi pandemi virus corona yang membutuhkan kerja sama seluruh pihak.

"Sebaiknya, saat ini kita perlu berjuang bersama, bahu-membahu, untuk segera bisa keluar dari kondisi krisis. Jangan membahas kenaikan gaji dulu!" kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat (3/4/2020).

Bahkan, Agus mengusulkan pembahasan kenaikan gaji dialihkan menjadi pembahasan menyumbangkan gaji untuk membantu penanganan pandemi Covid-19.

"Banyak contoh, saat ini pejabat negara yang menyumbangkan sebagian gajinya, untuk partisipasi dalam rangka membantu menangani krisis," kata Agus.

Dalam kesempatan ini, Agus mengakui usulan kenaikan gaji pimpinan KPK diajukan saat pimpinan KPK jilid IV yang digawangi dirinya bersama empat Wakil Ketua KPK lainnya. Usulan tersebut diajukan agar pimpinan KPK selanjutnya dapat menjaga dan bahkan meningkatkan integritasnya.

Namun, Agus mengingatkan usulan tersebut diajukan saat kondisi negara masih berjalan normal. Sehingga tak elok kembali membahas usulan tersebut, saat kondisi Indonesia sedang menghadapi darutat pandemi corona seperti saat ini.

"Betul, itu kami (pimpinan jilid IV) yang usulkan di bulan Juli 2019. Usulan kenaikan itu bukan untuk kami yang sedang menjabat, tapi untuk pimpinan yang akan datang, agar tetap menjaga dan meningkatkan integritasnya. Namun tolong dipahami, itu kami usulkan di zaman negara sedang berjalan normal, tidak seperti sekarang ini negara dan bangsa sedang berada dalam kondisi krisis dan darurat," katanya.

Di tengah pandemi virus corona, beredar informasi adanya usulan pimpinan KPK untuk menaikkan gaji mereka hingga sebesar Rp 300 juta. Padahal saat ini, gaji pimpinan KPK cukup besar, yakni sekitar sekitar Rp 123,9 juta untuk Ketua KPK dan Rp 112,5 juga untuk Wakil Ketua KPK.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Firli mengakui adanya usulan kenaikan gaji pimpinan KPK. Namun, usulan itu bukan diajukan oleh pihaknya, melainkan oleh pimpinan KPK sebelumnya yang digawangi Agus Rahardjo Cs. Usulan itu diajukan pada Juli 2019 lalu, sementara pimpinan KPK jilid V baru dilantik pada 20 Desember 2019.

Hingga kini tidak ada tindak lanjut pembahasan mengenai usulan kenaikan gaji pimpinan KPK yang mencapai Rp 300 juta tersebut.

Demikian pula mengenai rancangan Perpres tentang hak keuangan, fasilitas dewan pengawas, dan PP tentang gaji pegawai KPK sesuai UU nomor 19 tahun 2019 juga belum ada pembahasan lebih lanjut.

Firli mengklaim pimpinan bersama jajaran KPK serta seluruh kementerian dan lembaga saat ini fokus terkait penanganan pandemi corona. Untuk itu, Firli meminta usulan mengenai kenaikan gaji pimpinan KPK maupun yang terkait dengan status dan gaji pegawai lembaga antikorupsi untuk dibatalkan.