Mendagri: Tidak Lakukan Realokasi Anggaran, Dana Transfer Akan Dipotong

Mendagri: Tidak Lakukan Realokasi Anggaran, Dana Transfer Akan Dipotong
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. ( Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putr )
Robertus Wardi / JAS Jumat, 3 April 2020 | 22:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengancam Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak melakukan realokasi anggaran daerah untuk penanganan wabah virus corona atau Covid 19. Jika terbukti tidak melakukan hal tersebut sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), dana transfer ke daerah akan dipotong.

"Pemda provinsi dan kabupaten/kota yang belum melaksanakan percepatan pengumuman penggunaan alokasi anggaran tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran paling lama tujuh hari sejak dikeluarkan Instruksi Menteri akan dilakukan rasionalisasi dana transfer," kata Tito dalam surat Instruksi Mendagri di Jakarta pada Jumat (3/4/2020).

Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2020 itu dikirim ke semua Pemda di Tanah Air. Instruksi itu dikeluarkan tanggal 2 April 2019.

Tito menjelaskan realokasi diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dan hal hal lain terkait kesehatan akibat wabah virus corona atau Covid 19. Realokasi juga untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup. Selain itu untuk penyediaan jaring pengamanan sosial (social safety net) bagi masyarakat.

"Pengumuman realokasi anggaran dilaporkan ke Mendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi yang dikeluarkan," ujar Mendagri.

Dalam instruksinya, Mendagri juga meminta seluruh Pemda agar aktif melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat serta tokoh agama. Koordinasi terutama agar bersama-sama menyosialisasikan dan mengimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran Covid-19.

Jika ada masyarakat yang sudah terlanjur mudik, maka dilakukan dua hal. Pertama, melakukan isolasi mandiri sebagai orang dalam pemantauan (0DP) sesuai dengan protokol kesehatan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan. Kedua, mempersiapkan tempat karantina kesehatan dan pembenan bantuan kedaruratan kepada masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan.

Tito juga meminta daerah untuk memastikan dan mengawasi kecukupan sembako di wilayah masing-masing, baik dalam ketersediaan persediaan (suplai) dan kelancaran distribusi. Kemudian memastikan akitivitas industri dan pabrik serta dunia usaha terutama yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan Covid-19 tetap berjalan.Namun dengan memperhatikan protokol kesehatan yaitu jaga jarak dan sering cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

 



Sumber: BeritaSatu.com