Ketua Komisi III DPR Harap Pembebasan Narapidana Korupsi Penuhi Syarat

Ketua Komisi III DPR Harap Pembebasan Narapidana Korupsi Penuhi Syarat
Ilustrasi. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / JAS Jumat, 3 April 2020 | 23:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Rencana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) membebaskan narapidana korupsi untuk menuai polemik. Ketua Komisi III DPR Herman Hery berharap pembebasan tersebut mengacu ketentuan hukum.

“(Narapidana) yang dibebaskan fokus kepada warga binaan berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani dua per tiga masa hukuman. Jadi semua napi dengan tindak pidana apa pun, asal memenuhi syarat tersebut bisa dibebaskan,” kata Herman kepada wartawan, Jumat (3/4/2020)

Herman mendukung pembebasan narapidana sepanjang memenuhi persyaratan tersebut. Sebab mengeluarkan narapidana sangat penting untuk mencegah penyebaran virus corona jenis baru atau Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).

Menurut Herman, kebijakan Kemkumham tentu dilakukan atas dasar kemanusiaan. “Terkait napi yang sudah menjalankan dua per tiga masa hukuman yang usia sudah di atas 60 tahun, atas nama kemanusiaan dan dalam situasi darurat Covid-19, saya pribadi setuju untuk dibebaskan,” kata Herman.

Di sisi lain, Herman menyerahkan sepenuhnya rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan kepada pemerintah. Menurut Herman, hal itu merupakan ranah eksekutif dan diskresi presiden.

Herman berharap tidak ada polemik berkelanjutan terkait pembebasan narapidana tersebut. Herman menyatakan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau dikenal dengan istilah salus populi suprema lex esto.

“Saat ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan, tetapi mengutamakan keselamatan karena keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,” ujar anggota DPR dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur tersebut.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan pembebasan narapidana di lapas dan rutan yang melebihi kapasitas telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami sudah laporkan ke Presiden dan sudah disetujui mengeluarkan kebijakan tersebut. Kami sudah menyatakan ini adalah pelepasan by law (atas hukum),” tegas Yasonna saat Rapat Kerja Komisi III dengan Menkumham secara daring, Rabu (1/4/2020).

Dasar hukum pembebasan yaitu Peraturan Menkumham Nomor 10/2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Berikutnya Keputusan Menkumham Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Menurut Yasonna, pihaknya menghitung sekitar lebih dari 35.000 narapidana yang dapat dilepas. “Sudah kami keluarkan 5.556 warga binaan kita dengan Peraturan Menkumham 10/2020 dan Keputusan Menkumham 19.PK.01.04 Tahun 2020,” ungkap Yasonna.

Yasonna menyatakan terdapat beberapa jenis narapidana yang tidak dapat dilepaskan karena terganjal PP 99/2012. Misalnya narapidana kasus narkotika dengan masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya. Kemkumham akan memberikan asimilasi di rumah.

Diperkirakan jumlahnya mencapai 15.442 orang. Selanjutnya narapidana korupsi usia 60 tahun ke atas yang telah menjalani 2/3 masa pidana sebanyak 300 orang. Yasonna menyatakan pemerintah berencana merevisi regulasi itu.

“Napi tipidsus (tindak pidana khusus) dengan sakit kronis yang dinyatakan rumah sakit pemerintah yang telah menjalani dua pertiga masa pidana 1.457 orang dan napi asing ada 53 orang,” demikian Yasonna. 



Sumber: BeritaSatu.com