Estimasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Jatim Rp 2,384 T

Estimasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Jatim Rp 2,384 T
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bekerja keras memerangi pandemi Covid-19 yang turut menyerang masyarakat di provinsi itu sejak Maret-April 2020. ( Foto: Istimewa )
Teguh L Rahmadi / LES Sabtu, 4 April 2020 | 07:50 WIB

Surabaya, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 melalui upaya promotif, kuratif, tracing dan sosial ekonomi diperkirakan mencapai Rp 2,384 triliun.

“Dari realokasi maupun refocusing anggaran Pemprov Jatim untuk penanganan Covid-19 kami estimasikan sekitar Rp 2,384 triliun atau hampir 6,8 persen dari kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2020,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (3/4/2020) malam.

Kebijakan yang sudah diambil Pemprov Jatim ini diharapkan bisa diikuti para bupati/wali kota agar bantalan yang diberikan untuk penanganan dampak sosial ekonomi di Jatim bisa lebih kuat.

“Saya berharap para bupati/wali kota di Jatim juga bisa merealokasi atau refocusing anggaran APBD nya kisaran 6-7 persen untuk penanaganan Covid-19,” harapnya.

Menurut Khofifah, penanganan dampak sosial ekonomi memang membutuhkan anggaran sangat besar sehingga tidak mungkin ditanggung Pemprov Jatim sendirian. Melainkan butuh kerja sama dan kebersamaan antara pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota.

Basis data penanganan dampak sosial ekonomi yang dipakai Pemprov Jatim, adalah menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) baik melalui program bantuan penerima non-tunai (BPNT) maupun program keluarga harapan (PKH).

Di perdesaan dikatakan, ada sekitar 4,73 juta keluarga, di mana 3,73 juta keluarga sudah tercatat dalam DTKS dan 1 juta keluarga belum masuk DTKS.

Sedangkan di perkotaan (non-agro) ada sekitar 3,8 juta keluarga, di mana 1 juta keluarga sudah masuk DTKS dan 2,8 juta keluarga belum masuk DTKS.

Masyarakat di wilayah kepulauan juga perlu mendapat perhatian khusus karena mereka tidak bisa menjual hasil ikan akibat pandemi korona. Begitu juga para tukang ojek online (ojol) perantau sudah banyak yang mudik karena penumpang merosot drastis.

“Dari 2,8 juta yang belum masuk DTKS di Perkotaan itu, pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan bantuan Rp 1,040 juta. Jadi tugas Pemprov adalah menambah kekurangan dan memperkuat bantalan BPNT bersama dengan kabupaten/kota,” tambahnya. 



Sumber: BeritaSatu.com