IPW Kecam Rencana Pembebasan Napi Koruptor

IPW Kecam Rencana Pembebasan Napi Koruptor
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane ( Foto: istimewa )
Gardi Gazarin / RSAT Sabtu, 4 April 2020 | 20:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengecam keras adanya wacana membebaskan napi koruptor dengan dalih wabah Covid-19. Rencana Menkumham itu hanya akan mencederai rasa keadilan publik dan membuat kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi makin absurd.

Seharusnya, jika ada napi koruptor yang terindikasi terkena Covid 19, mereka tak perlu dibebaskan, tapi bisa dikarantina di Natuna, Pulau Galang, Nusakambangan atau bahkan di Pulau Buru.

"Dari penelusuran IPW, kecil kemungkinan para napi koruptor atau napi kakap lainnya terkena Covid 19. Soalnya, dengan uang yang dimilikinya, selama ini mereka bisa "membeli" kamar. Sehingga satu kamar sel tahanan hanya dia sendiri yang menempati," ujar Ketua Presedium IPW Neta S Pane kepada Beritasatu.com, Sabtu (4/4/2020) sore.

Neta mengatakan selain itu para napi koruptor selalu memesan makanan khusus yang dibawa keluarganya dari luar dan mereka tidak pernah memakan makanan lapas. Mereka juga punya dokter pribadi dan mendapat perawatan kesehatan prima. Semua itu mereka dapatkan dengan uang yang dimilikinya.

“Jadi tidak ada alasan bagi Menkumham untuk membebaskan para napi koruptor dengan alasan wabah virus Covid 19. Lagi pula Menkumham belum pernah melakukan rapid test terhadap napi, dan belum pernah mendata lapas mana saja yang terindikasi terkena wabah Covid 19,” tegas Neta.

Menurut Neta wacana Menkumham untuk membebaskan napi korupsi adalah gagasan yang sangat tidak masuk akal dan gagasan gila. Apalagi Menkumham mengatakan napi korupsi yang akan dibebaskan adalah napi yang berusia 60 tahun ke atas. Ini lebih tidak masuk akal lagi, sebab sebagian besar napi korupsi itu adalah para pejabat yang berusia 60 tahun ke atas.

Sebab mereka mendapatkan posisi jabatan di umur 50 tahun dan setelah itu mereka berkuasa, lalu korupsi. Masa Menkumham lupa dengan data napi korupsi? Kalau napi ABG atau di bawah 40 tahun biasanya terlibat kriminal jalanan alias menjadi napi kelas teri.

Jadi, sebaiknya Menkumham jangan berwacana membebaskan napi korupsi dengan alasan wabah corona. Tapi segera melakukan rapid test di seluruh lapas agar diketahui lapas mana saja yang terpapar Covid 19.

Jika pun ada napi korupsi yang terkena Covid 19, mereka bisa dikarantina di Natuna, Pulau Galang, Nusa Kambangan atau Pulau Buru. Setelah sehat baru mereka dikembalikan ke Sukamiskin.

Untuk napi korupsi kita jangan bicara hati nurani dan rasa kebangsaan, sebab ketika mereka asyik berkorupsi ria mereka juga tidak pernah bicara hati nurani rakyat dan rasa kebangsaan masyarakat. Akibat mereka korupsi, gedung sekolah ambruk, jembatan ambruk hingga membuat rakyat menderita.

"Seharusnya para koruptor itu dihukum mati. Jadi harusnya mereka masih bersyukur bisa hidup di lapas," pungkas Neta.



Sumber: BeritaSatu.com