Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 untuk Atur PSBB
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 untuk Atur PSBB

Sabtu, 4 April 2020 | 22:06 WIB
Oleh : JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada Sabtu (4/4/2020). Permenkes ini diterbitkan dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (4/4/2020), mengatakan PSBB melingkupi pembatasan sejumlah kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19.

“Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan,” kata Oscar Primadi.

Kriteria wilayah yang menerapkan PSBB adalah memiliki peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit Covid-19 secara signifikan dan cepat serta memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Permenkes itu menjelaskan bahwa sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Pada pembatasan kegiatan keagamaan, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Di luar itu, kegiatan keagamaan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah

Untuk pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Kegiatan tersebut terkecuali bagi:

a) supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak gas dan energi,

b) fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan, dan

c) tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.

Kemudian pada pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan moda transportasi dikecualikan untuk a) moda transpotasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, dan b) moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, dan mempertahankan keutuhan wilayah, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PSBB harus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, penanggung jawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat,” kata Oscar.

PSBB Ditetapkan Menkes

Penerapan PSBB di suatu wilayah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan permohonan kepala daerah. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2020, kepala daerah baik itu gubernur, bupati, atau wali kota harus mengajukan permohonan PSBB kepada menteri dengan disertai sejumlah data seperti peningkatan dan penyebaran kasus serta kejadian transmisi lokal.

Selain itu, tiap kepala daerah juga diminta untuk menyampaikan informasi tentang kesiapan daerah terkait ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasional jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Bukan hanya kepala daerah, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga bisa mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk menerapkan PSBB pada suatu wilayah tertentu.

PSBB baru bisa dilakukan setelah ada ketetapan menteri maksimal dua hari setelah permohonan diterima dan telah dikaji oleh tim mengenai berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan.

Selanjutnya Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama kepala daerah melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi dalam pelaksanaan PSBB di suatu daerah.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, instansi berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan keputusan untuk mencabut status PSBB dilakukan setelah pemantauan dan evaluasi apabila penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar berjalan baik, terdapat penurunan jumlah kasus, dan tidak ada penyebaran ke area atau wilayah baru.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Satgas Nemangkawi Akan Lakukan Penegakan Hukum terhadap KKB di Kiwirok

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri menyatakan personel Satgas Nemangkawi yang ditugaskan ke Kiwirok akan melakukan penegakan hukum terhadap KKB

NASIONAL | 25 September 2021

Prihatin Azis Syamsuddin Ditetapkan Tersangka dan Ditahan, PSI: Menyedihkan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) prihatin terhadap ditetapkannya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka.

NASIONAL | 25 September 2021

Bupati Pegunungan Bintang Dampingi Nakes Gerald Sokoy ke Sentani

Bupati Pegunungan Bintang (Pegbin) Spei Yan Bidana, mendampingi tenaga kesehatan (nakes) Gerald Sokoy yang sebelumnya dilaporkan hilang di Kiwirok ke Sentani

NASIONAL | 25 September 2021

Sepekan, Gunung Merapi Luncurkan 141 Guguran Lava

Gunung Merapi meluncurkan guguran lava 141 kali selama sepekan, 17-23 September 2021.

NASIONAL | 25 September 2021

Jokowi Unggah Video Kisah Mantan Sopirnya Suliadi di Solo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan video mengenai kisah mantan sopirnya di Solo, Jawa Tengah, Suliadi

NASIONAL | 25 September 2021

Mahfud MD Perintahkan Aparat Tingkatkan Pengamanan di Rumah Ibadah

Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengamanan di rumah ibadah.

NASIONAL | 25 September 2021

2 Perguruan Tinggi Indonesia Masuk Daftar Program Studi MBA Terbaik Dunia

Program Magister Manajemen-Binus Business School menempati klaster peringkat 201-250 bersama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM).

NASIONAL | 25 September 2021

Ini Rekomendasi Satgas Covid-19 Saat Menonton Langsung PON XX Papua

Pemerintah berupaya memitigiasi risiko penularan Covid-19 dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

NASIONAL | 25 September 2021

Jelang PON, BNPB Kirimkan 350.000 Masker ke Kabupaten Mimika

BNPB akan mengirimkan 350.000 masker pada tempat-tempat penyelenggaraan PON XX di wilayah Kabupaten Mimika.

NASIONAL | 25 September 2021

Polri: Ada 6 Calon Tersangka Dugaan Penganiayaan M Kace, Salah Satunya Napoleon

Ada enam calon tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kace atau Muhammad Kece, salah satunya Irjen Pol Napoleon Bonapart

NASIONAL | 25 September 2021


TAG POPULER

# Kasus Aktif Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Timnas Brasil


# Kripto


# Pembakaran Mimbar Masjid



TERKINI
Bencoolen Cofffee dan Warkop Digital Ciptakan Wirausaha Kopi Melalui Program Kartu Prakerja

Bencoolen Cofffee dan Warkop Digital Ciptakan Wirausaha Kopi Melalui Program Kartu Prakerja

EKONOMI | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings