Yasonna Laoly Lakukan Klarifikasi, 64 Koruptor Berpotensi Dibebaskan

Yasonna Laoly Lakukan Klarifikasi, 64 Koruptor Berpotensi Dibebaskan
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020). (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Fana Suparman / FMB Minggu, 5 April 2020 | 12:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly membantah bakal membebaskan narapidana kasus korupsi di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Polemik ini mencuat seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menkuham (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi.

"Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar," kata Yasonna dalam keterangannya, Minggu (5/4/2020).

Yasonna menjelaskan, dua aturan itu diterbitkan sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini mengingat rutan dan lapas di Indonesia overkapasitas. Dari kapasitas 130.000 orang, jumlah penghuni di Lapas sebelum Permenkumham dan Kepmen 2020 sejumlah 260.000 orang. Setelah ada Permenkumham dan Kepmen 2020, Lapas masih dihuni 230.000 orang atau masih overkapasitas sebanyak 100.000 orang. Namun, Yasonna menegaskan terdapat syarat ketat yang harus dipenuhi warga binaan untuk dapat lebih cepat menghirup udara bebas.

"Khusus napi yang sudah menjalani masa 2/3 pidana dan anak yang sudah menjalani 1/2 masa pidana," katanya.

Yasonna menegaskan dua aturan tersebut tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan remisi bagi terpidana tindak pidana khusus. Namun, dalam Rapat dengan Komisi III DPR beberapa waktu lalu, tak tertutup kemungkinan percepatan pembebasan ini berlaku juga bagi narapidana tindak pidana khusus, namun dengan syarat yang ketat. Pembebasan terhadap napi tindak pidana khusus tidak boleh menabrak PP nomor 99/2012.

"Publik juga perlu mengetahui pemerintah bila ingin mengurangi overkapasitas di Lapas memang dimungkinkan dengan revisi PP 99/2012. Namun dengan kriteria syarat begitu ketat," ucap Yasonna.

Dicontohkan, untuk napi kasus narkotika yang masa tahanan 5-10 tahun, sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Umumnya bandar narkoba dihukum di atas 10 tahun. Sedangkan, napi kasus korupsi yang berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Pertimbangan kemanusiaan usia di atas 60 tahun.

"Sebab daya imun tubuh lemah. Itu juga tidak mudah mendapatkan bebas," beber Yasonna.

Yasonna menegaskan, hingga kini belum ada pembahasan soal revisi PP 99/2012. Menurutnya, hal itu baru usulan dan bisa saja Presiden tidak setuju.

“Sayangnya, banyak beredar kabar di publik dari pegiat antikorupsi seolah napi kasus korupsi yang umur 60 tahun ke atas pasti bebas," ungkap Yasonna.

Dalam rapat itu, Yasonna mengabarkan kepada Komisi III mengenai data yang dimiliki Ditjenpas jika direalisasikan rencana narapidana tindak pidana khusus mendapat percepatan pembebasan dengan syarat yang telah disampaikannya. Dikatakan, napi lanjut usia kasus tindak pidana korupsi di Lapas Sukamiskin sebanyak 90 orang. Setelah dihitung 2/3 masa pidananya, yang memenuhi syarat sampai dengan 31 Desember 2020 hanya ada 64 orang.

“Sebanyak 64 orang berdasarkan PP 28/2006 dan 58 orang PP 99/2012,” beber Yasonna.

Dari jumlah tersebut, yang menjadi perhatian publik salah satunya pengacara senior OC Kaligis dan mantan Menteri ESDM, Jero Wacik. “Selebihnya, belum bisa dibebaskan karena belum memenuhi syarat 2/3 masa tahanan meskipun sudah berusia lebih 60 tahun,” tegas Yasonna.



Sumber: BeritaSatu.com