Yasonna Laoly Lakukan Klarifikasi, 64 Koruptor Berpotensi Dibebaskan
INDEX

BISNIS-27 532.645 (0.35)   |   COMPOSITE 6373.41 (7.9)   |   DBX 1200.38 (0)   |   I-GRADE 185.572 (-1.85)   |   IDX30 530.591 (1.96)   |   IDX80 143.3 (1.12)   |   IDXBUMN20 436.746 (0.64)   |   IDXESGL 146.832 (1.65)   |   IDXG30 145.313 (-1.67)   |   IDXHIDIV20 465.476 (1.87)   |   IDXQ30 150.721 (-1.62)   |   IDXSMC-COM 298.62 (1.8)   |   IDXSMC-LIQ 374.87 (5.72)   |   IDXV30 150.9 (5.44)   |   INFOBANK15 1063.78 (-18.45)   |   Investor33 452.728 (-0.28)   |   ISSI 189.451 (1.04)   |   JII 667.742 (5.84)   |   JII70 234.615 (1.72)   |   KOMPAS100 1279.35 (2.16)   |   LQ45 988.752 (2.86)   |   MBX 1764.22 (2.52)   |   MNC36 335.71 (0.75)   |   PEFINDO25 340.233 (1.02)   |   SMInfra18 325.434 (-1.27)   |   SRI-KEHATI 386.573 (-1.21)   |  

Yasonna Laoly Lakukan Klarifikasi, 64 Koruptor Berpotensi Dibebaskan

Minggu, 5 April 2020 | 12:09 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly membantah bakal membebaskan narapidana kasus korupsi di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Polemik ini mencuat seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menkuham (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi.

"Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar," kata Yasonna dalam keterangannya, Minggu (5/4/2020).

Yasonna menjelaskan, dua aturan itu diterbitkan sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini mengingat rutan dan lapas di Indonesia overkapasitas. Dari kapasitas 130.000 orang, jumlah penghuni di Lapas sebelum Permenkumham dan Kepmen 2020 sejumlah 260.000 orang. Setelah ada Permenkumham dan Kepmen 2020, Lapas masih dihuni 230.000 orang atau masih overkapasitas sebanyak 100.000 orang. Namun, Yasonna menegaskan terdapat syarat ketat yang harus dipenuhi warga binaan untuk dapat lebih cepat menghirup udara bebas.

"Khusus napi yang sudah menjalani masa 2/3 pidana dan anak yang sudah menjalani 1/2 masa pidana," katanya.

Yasonna menegaskan dua aturan tersebut tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan remisi bagi terpidana tindak pidana khusus. Namun, dalam Rapat dengan Komisi III DPR beberapa waktu lalu, tak tertutup kemungkinan percepatan pembebasan ini berlaku juga bagi narapidana tindak pidana khusus, namun dengan syarat yang ketat. Pembebasan terhadap napi tindak pidana khusus tidak boleh menabrak PP nomor 99/2012.

"Publik juga perlu mengetahui pemerintah bila ingin mengurangi overkapasitas di Lapas memang dimungkinkan dengan revisi PP 99/2012. Namun dengan kriteria syarat begitu ketat," ucap Yasonna.

Dicontohkan, untuk napi kasus narkotika yang masa tahanan 5-10 tahun, sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Umumnya bandar narkoba dihukum di atas 10 tahun. Sedangkan, napi kasus korupsi yang berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Pertimbangan kemanusiaan usia di atas 60 tahun.

"Sebab daya imun tubuh lemah. Itu juga tidak mudah mendapatkan bebas," beber Yasonna.

Yasonna menegaskan, hingga kini belum ada pembahasan soal revisi PP 99/2012. Menurutnya, hal itu baru usulan dan bisa saja Presiden tidak setuju.

“Sayangnya, banyak beredar kabar di publik dari pegiat antikorupsi seolah napi kasus korupsi yang umur 60 tahun ke atas pasti bebas," ungkap Yasonna.

Dalam rapat itu, Yasonna mengabarkan kepada Komisi III mengenai data yang dimiliki Ditjenpas jika direalisasikan rencana narapidana tindak pidana khusus mendapat percepatan pembebasan dengan syarat yang telah disampaikannya. Dikatakan, napi lanjut usia kasus tindak pidana korupsi di Lapas Sukamiskin sebanyak 90 orang. Setelah dihitung 2/3 masa pidananya, yang memenuhi syarat sampai dengan 31 Desember 2020 hanya ada 64 orang.

“Sebanyak 64 orang berdasarkan PP 28/2006 dan 58 orang PP 99/2012,” beber Yasonna.

Dari jumlah tersebut, yang menjadi perhatian publik salah satunya pengacara senior OC Kaligis dan mantan Menteri ESDM, Jero Wacik. “Selebihnya, belum bisa dibebaskan karena belum memenuhi syarat 2/3 masa tahanan meskipun sudah berusia lebih 60 tahun,” tegas Yasonna.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Limbah Sawit, Kulit Udang, dan Kulit Kacang Jadi Hand Sanitizer

Limbah kulit udang dan kulit kacang bisa jadi hand sanitizer.

NASIONAL | 5 April 2020

Covid-19, Polri Antisipasi Rusuh dan Penjarahan

Antisipasi sejumlah kejahatan yang diprediksi terjadi selama masa pencegahan penyebaran Covid-19

NASIONAL | 5 April 2020

PSBB Berlaku, Angkutan Umum dan Kendaraan Pribadi Boleh Beroperasi

Dalam PSBB, Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 membolehkan angkutan umum dan kendaraan pribadi beroperasi.

NASIONAL | 5 April 2020

PSBB Diberlakukan, Ini 11 Bidang Usaha yang Tetap Boleh Beroperasi

Toko kebutuham pokok, bank, penyedia layananan telekomunikasi, pompa bensin, serta media cetak dan elektronik tetap boleh beroperasi selama PSBB.

NASIONAL | 5 April 2020

Satgas Virus Corona di Papua Distribusikan Rapid Test

Satgas Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19 Provinsi Papua, sedang melakukan pendistribusian alat rapid test virus corona ke kabupaten/kota sepapua.

NASIONAL | 5 April 2020

Jumlah Pasien Virus Corona di Papua Bertambah Jadi 18

Hingga Sabtu (4/4/2020) malam terjadi penambahan dua kasus sehingga total saat ini menjadi 18 kasus positif virus corona.

NASIONAL | 5 April 2020

Ditolak Warga, Korban Virus Corona di Jatim Akan Dimakamkan di Lahan Perhutani

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan lahan untuk pasien virus corona (Covid-19( yang meninggal di lahan milik Perum Perhutani.

NASIONAL | 5 April 2020

Aplikasi WeKiddo Dukung Ujian Sekolah Online

WeKiddo mendukung ujian sekolah online sebagai alternatif pengurangan penyebaran virus corona atau Covid-19.

NASIONAL | 4 April 2020

Masyarakat Diimbau Tidak Tolak Pemakaman Korban Corona

Muhammadiyah dan NU mengajak masyarakat berempati terhadap keluarga jenazah Covid-19 dan tak menolak pemakaman jenazah yang sudah mengikuti prosedur kesehatan.

NASIONAL | 4 April 2020

Menag Dorong Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat

Menag mendorong Badan Amil Zakat Nasional(Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mempercepat pembayaran dan pendistribusian zakat harta ke masyarakat.

NASIONAL | 4 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS