Redam Jumlah Pemudik, Tingkat Isian Moda Transportasi Akan Dibatasi

Redam Jumlah Pemudik, Tingkat Isian Moda Transportasi Akan Dibatasi
Ilustrasi mudik dengan bus. ( Foto: Antara / Mohamad Hamzah )
Thresa Sandra Desfika / JAS Minggu, 5 April 2020 | 16:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com  - Pemerintah akan membatasi tingkat isian moda transportasi saat mudik guna merealisasikan jarak fisik yang memadai antarpenumpang demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin menyampaikan, dalam rangka meminimalisasi penyebaran virus corona, pemerintah tengah melakukan berbagai kebijakan ketat untuk masyarakat yang tetap melaksanakan mudik, salah satunya mengimplementasikan jaga jarak fisik atau phsysical distancing.

Adapun jaga jarak fisik tersebut di antaranya dilakukan dengan mengurangi tingkat isian pada sarana transportasi, baik penggunaan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.

“Transportasi umum dan pribadi diperlukan untuk mengimplementasikan jaga jarak fisik. Seperti untuk kendaraan umum, menaikkan harga tiketnya. Misalnya, bus berkapasitas 50 hanya dapat menampung 25 orang, itu harga tiketnya dinaikkan,” kata Ridwan Djamaluddin dalam keterangannya, Minggu (5/4/2020).

Sedangkan untuk kebijakan kendaraan pribadi, Ridwan memaparkan, seperti untuk sepeda motor tidak dapat membawa penumpang. Lalu untuk mobil pribadi harus mengangkut maksimal setengah dari kapasitas penumpangnya.

“Semua tindakan ini akan diberlakukan secara ketat oleh Polisi Lalu Lintas dan Kementerian Perhubungan (Kemhub),” ungkapnya.

Selain itu, menurut Ridwan, setiap orang yang melaksanakan mudik juga diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah kedatangan di kota kelahirannya dan 14 hari setelah kembali ke Jakarta atau kota lain tempat mereka kembali. Dalam hal ini, pemerintah daerah diwajibkan untuk mendirikan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan.

“Dengan langkah-langkah ini, jumlah orang yang kembali ke kampung halaman mereka tahun ini diperkirakan rendah,” jelas dia.

Saat ini, lanjut Ridwan, pihaknya, Kemhub, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepolisian Negara RI, dan lembaga lainnya sedang mengerjakan buku panduan yang akan menjadi standar operasional prosedur (SOP) untuk implementasi langkah-langkah tersebut. Lalu, audiensi publik akan diadakan sebelum buku panduan diluncurkan.

“Langkah-langkah dan peraturan yang berlaku akan berlaku selama dua bulan, sampai akhir wabah dan akan ditinjau secara teratur,” pungkasnya.

Pemerintah sendiri mengimbau masyarakat untuk tidak mudik. Sedangkan, aparatur sipil negara serta karyawan perusahaan milik negara dan keluarga mereka dilarang kembali ke kampung halaman.

Pemerintah menyiapkan insentif ekonomi bagi masyarakat yang memilih untuk tidak kembali ke kampung halaman mereka.



Sumber: BeritaSatu.com