Dinilai Buruk Tangani Corona, Pemerintah "Panen" Sentimen Negatif di Media Sosial

Dinilai Buruk Tangani Corona, Pemerintah
Ilustrasi Twitter. ( Foto: AFP / Alastair Pike )
Herman / IDS Minggu, 5 April 2020 | 19:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Prof. Didik Junaidi Rachbini mengatakan, pemerintah Indonesia belum mempunyai tingkat kepercayaan yang memadai di depan publik terkait penanganan corona. Hal ini ditunjukkan oleh sentimen negatif yang lebih tinggi dibandingkan sentimen positif. Pernyataan ini disampaikan Didik berdasarkan hasil pantauan secara kualitatif, analisa konten media mainstream, dan juga hasil kuantitatif big data yang dilakukan Indef terhadap percakapan di media sosial.

“Sentimen negatif dalam ratusan ribu percakapan tidak hanya terhadap pemerintah secara kolektif, tetapi juga langsung tertuju pada Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan,” kata Didik di acara pemaparan analisis big data dalam penanganan Covid-19 di Indonesia yang dilakukan Indef, Minggu (4/4/2020).

Selain sentimen negatif, Didik menyampaikan perpecahan di antara pimpinan pemerintahan, pemerintah pusat, presiden, dan gubernur DKI juga sangat menonjol di media mainstream. Menurutnya, ini bukan hanya menambah runyam persepsi publik terhadap pemerintah, tetapi juga menjadi halangan bagi pemerintah untuk bekerja secara efektif untuk melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19. Akhirnya penundaan demi penundaan terlihat, bahkan juga terlambat dan dianggap kurang akurat soal data.

“Pandemi ini masalah publik yang rumit dan meluas. Pemerintah memerlukan dukungan rakyat secara meluas pula. Jika sentimen negatif tinggi terhadap pemerintah, maka dukungan rakyat tidak akan memadai, bahkan bisa terjadi acuh tak acuh dan pembangkangan. Untuk mendapatkan dukungan, maka perlu meningkatkan sentimen positif dengan memperbaiki komunikasi kepada publik, transparan dan jujur, tidak ada data yang disembunyikan, dan menghindari perpecahan sesama jajaran pemerintah,” ujar Didik.

Dalam analisis big data ini, Indef mengumpulkan data mining pada media sosial, utamanya Twitter dan berita di media daring. Pengumpulan data secara umum dilakukan sejak Januari 2020, tetapi khusus untuk penangan Covid-19 dikumpulkan sejak 27 Februari hingga 22 Maret 2020. Dari sini dihasilkan 145.000 percakapan (tweets) dari 135.000 pengguna.

Didik memaparkan, dari 145 ribu percakapan tersebut, mayoritas membicarakan lockdown (38%), di rumah saja (12%), koordinasi presiden dan menkes blepotan (9%), dan jangan panik (8%). Jagad maya juga dipenuhi oleh isu kontroversi kebijakan pemerintah dan sentimen positif dan negatif yang bercampur aduk. Kemudian, 68% menyatakan dukungannya untuk dilakukan lockdown, sementara 32% lebih setuju dilakukan rapid test.

“Dari hasil riset Indef, masyarakat dalam keadaan seperti ini ternyata masih belum bersatu. Perdebatan antara lockdown dan tidak sangat tinggi. Bahkan kemudian yang setuju lockdown dianggap anti-Jokowi, sementara yang tidak setuju lockdown dianggar pro-Jokowi,” papar Didik.

Hasil lainnya dari riset yang dilakukan Indef ini adalah sentimen terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang sangat negatif. Sekitar 66,3% dari ratusan ribu percakapan tersebut bersifat negatif terhadap jajaran pemerintah.

“Kita baca di berbagai media sejak awal bersifat simpang siur, bersenda gurau, saling bertolak belakang, meremehkan kasus Covid-19, dan sejenisnya. Ini menimbulkan sentimen negatif di media mainstream dan sekaligus terbukti negatif di media bukan mainstream, seperti riset di media sosial ini,” jelas Didik.



Sumber: BeritaSatu.com