Perludem: Perppu Penundaan Pilkada Semestinya Terbit Akhir April

Perludem: Perppu Penundaan Pilkada Semestinya Terbit Akhir April
Ilustrasi Pilkada 2020. ( Foto: SP/Muhammad Reza )
Robertus Wardi / YS Senin, 6 April 2020 | 07:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berpandangan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk penundaan Pilkada Serentak 2020 sudah harus ada akhir April ini.

Hal itu untuk memberi kepastian kelanjutan penyelenggaraan pilkada dan memberi kepastian bagi petugas di daerah dalam bekerja

“Ini tidak bisa lama-lama diterbitkan. Akhir April sudah harus ada Perppu itu,” kata Direktur Esekutif Perludem Titi Anggraini dalam diskusi bertema “Penundaan Pilkada Dalam Perspektif Penyelenggara Pemilu di Daerah” di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Ia menjelaskan, Perppu adalah sebuah produk hukum untuk menjawab situasi darurat dan kegentingan memaksa. Dalam penerbitannya, perlu merasionalisasi dan mengukur secara wajar ekspektasi atas substansi yang diatur.

Meskipun banyak hal yang ingin didorong untuk penguatan dan perbaikan kualitas tata kelola pilkada, namun Perppu sebagai instrumen hukum yang urgen disahkan sebagai legalitas penundaan pilkada, pembahasannya tidak bisa lama dan berlarut-larut.

“Perppu mestinya sudah disahkan sebelum berakhirnya waktu penundaan oleh KPU. Bahkan demi kepastian hukum pengalihan dana pilkada untuk penanganan Covid-19, Perppu seharusnya sudah disahkan sebelum akhir April ini,” jelas Titi.

Dia menyebut tiga materi yang harus ada dalam Perppu. Pertama, soal perubahan jadwal pilkada, termasuk kapan dan pada tahapan mana akan menjadi titik mula keberlanjutan tahapan pasca penundaan. Kedua, jaminan dan mekanisme kesinambungan jabatan personel ad hoc pemilihan yang sudah terlanjur direkrut KPU dan Bawaslu sebelum pilkada diputuskan ditunda. Ketiga, sumber penganggaran dan mekanisme penganggaran untuk pembiayaan pilkada pasca penundaan. Apakah bersumber dari APBN, APBD, atau kombinasi keduanya.

“Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) perlu mengambil inisiatif lebih (proaktif) dalam penyusunan Perppu,” saran Titi.



Sumber: Suara Pembaruan