RUU KUHP Tak Pantas Dibahas Saat Ini

RUU KUHP Tak Pantas Dibahas Saat Ini
Pemakaman korban meninggal dunia setelah terinfeksi virus "corona". ( Foto: Antara )
Fana F Suparman / YS Senin, 6 April 2020 | 08:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sikap DPR yang ngotot membahas Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di tengah pandemi virus corona menuai kritik.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menegaskan, dalam kondisi normal saja, materi yang termuat dalam RUU KUHP tidak layak untuk dibahas.

"Menurut kami Rancangan KUHP saat ini tidak layak dibahas," kata Erasmus dalam diskusi 'DPR Mencuri Kesempatan: Membebaskan Koruptor, Meloloskan Omnibus Law, RUU KUHP dan Pemasyarakatan' melalui layanan live streaming, Minggu (5/4/2020).

Erasmus mengatakan, RKUHP seharusnya memperbarui KUHP yang saat ini berlaku. Namun, materi RKUHP yang ada tak jauh berbeda dengan sebelumnya, yakni masih menjadikan pemidanaan atau hukuman penjara sebagai 'solusi' dari suatu tindak pidana. Padahal, lembaga pemasyarakatan (lapas) memiliki persoalan tahunan terkait overcrowding.

"Apakah RKUHP menjawab over crowding? Enggak. RKUHP kita masih over kriminalisasi," katanya.

Erasmus menegaskan persoalan overcrowding lapas dan rutan disebabkan sistem hukum yang tidak berjalan dengan baik dan terus dipupuk pemerintah.

Pemerintah maupun DPR menganggap pemidanaan sebagai obat dalam menyelesaikan persoalan tindak pidana. Akibatnya, ratusan UU di Indonesia mengatur sanksi pidana. Tak hanya menimbulkan overcrowding di lapas, ancaman pidana pun terus bertambah.

"Karena penahanan dilakukan, hakim akan cenderung memberikan pidana penjara. Dalam tanda kutip kalau orang sudah ditahan dan hakim tidak berikan (hukuman) penjara, hakim akan dianggap tidak bijak. Ini hasil riset kami," ungkapnya

Selain itu, Erasmus mengatakan, Indonesia tidak memiliki sistem konversi hukuman. Tidak ada mekanisme untuk menghitung denda yang harus dibayar seseorang jika tidak ditahan.

Berbagai persoalan ini telah disuarakan Erasmus dan ICJR dari tahun ke tahun. Namun, tidak direspons oleh pemerintah. Untuk itu, Erasmus meminta pemerintah dan DPR menunda pembahasan RUU KUHP dan kembali memperbaiki materi yang ada dengan mendengar pendapat dari berbagai kalangan, salah satunya mengenai pemidanaan. Erasmus menegaskan, pengesahan RKUHP saat ini tidak akan menyelesaikan persoalan overcrowding lapas jika masih menjunjung pemidanaan.

"DPR bilang RKUHP disahkan untuk jawab Covid-19. Apanya yang mau dijawab. Sudahlah, jangan dibahas dulu, dibongkar dulu karena over kriminalisasi masih belum beres," tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan