Jokowi: Tak Ada Revisi PP No 99 Tahun 2012

Jokowi: Tak Ada Revisi PP No 99 Tahun 2012
Jokowi (Foto: ant / ant)
Lenny Tristia Tambun / BW Senin, 6 April 2020 | 10:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menolak rencana pembebasan narapidana (napi) koruptor untuk mencegah penularan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Rencana tersebut diusulkan Kementerian Hukum dan HAM melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Jadi mengenai PP No 99/2012, perlu saya sampaikan tidak ada revisi untuk ini. Jadi pembebasan hanya untuk napi pidana umum,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas yang membahas laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui video konferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (6/4/2020).

Dijelaskan, memang banyak negara-negara lain yang membebaskan napi untuk mencegah penyebarluasan paparan virus di lapas-lapas mereka. Iran telah membebaskan 95.000 napi dan Brasil membebaskan sekitar 34.000 napi.

Oleh karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini lebih menyetujui pembebasan napi pidana umum daripada membebaskan napi koruptor.

“Minggu lalu saya sudah menyetujui. Saya ingin menyampaikan bahwa napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita,” tegas Jokowi.

Pembebasan napi pidana umum dilakukan karena lapas yang ada di Indonesia sudah kelebihan kapasitas. Sehingga, sangat berisiko mempercepat penyebaran Covid-19 di lapas-lapas tersebut.

Kendati demikian, napi pidana umum tersebut tidak dibebaskan begitu saja oleh pemerintah, tetap ada syarat dan kriteria dan pengawasan yang ketat.

Sebelumya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Aturan ini memungkinkan narapidana umum dan anak bebas.

Tidak hanya itu, Yasonna Laolu juga mengusulkan revisi PP No 99 Tahun 2012. Sebanyak 300 napi koruptur berusia 60 tahun ke atas yang telah menjalani dua per tiga hukuman bisa dibebaskan bila revisi disetujui.



Sumber: BeritaSatu.com