Presiden Minta Mendagri Cek Realokasi APBD untuk Corona

Presiden Minta Mendagri Cek Realokasi APBD untuk Corona
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2020) ( Foto: Ist )
Novy Lumanauw / EHD Senin, 6 April 2020 | 12:17 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengecek seberapa banyak pemerintah daerah yang telah merealokasikan anggaran dan re-focusing dana APBD untuk penanganan wabah Covid-19.

Presiden Jokowi mewajibkan para kepala daerah untuk memprioritaskan penanganan wabah Covid-19 yang kini telah menewaskan 198 orang di sejumlah daerah.

“Saya minta di-update berapa persen kabupetan, provinsi, dan kota yang telah melakukan kegiatan realokasi anggaran dan re-focusing APBD,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (6/4/2020).

Ia mengatakan, realokasi anggaran dan refocusing dana APBD wajib diprioritaskan untuk mencegah bertambahnya korban Covid-19.

Masyarakat berpenghasilan rendah juga harus dibantu melalui program jaring pengaman sosial. “Ini penting sekali. Jangan sampai kita juga terlambat, terutama berkaitan dengan jaring pengaman sosial agar segera bisa dinikmati masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengeluarkan enam program jaring pengaman sosial dalam upaya menekan dampak Covid-19.
Pertama, program Keluarga Harapan (PKH) jumlah penerima sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat, di mana besaran manfaatnya dinaikkan 25%.

Misalnya, ibu hamil naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp 3 juta per tahun, disabilitas Rp 2,4 juta per tahun dan kebijakan ini efektif April 2020.

Kedua, kartu sembako, di mana jumlah penerimanya akan dinaikkan menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30% dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000 dan akan diberikan selama sembilan bulan.

Ketiga, anggaran kartu prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dengan nilai manfaat antara Rp 650.000 hingga Rp 1 juta per bulan selama empat bulan ke depan. Saat ini, jumlah penerimaan manfaat sebanyak 5,6 juta orang, yang terdiri atas pekerja informal dan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK).

Keempat, tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan, yaitu April, Mei, dan Juni 2020. Sementara itu, untuk tarif pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen atau membayar separuh saja untuk April, Mei, dan Juni 2020.

Kelima, dalam rangka mengantisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan dana Rp25 triliun untuk operasi pasar dan logistik.

Keenam, keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik ojek online, sopir taksi, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan nelayan berpenghasilan harian dan kredit di bawah Rp10 miliar.



Sumber: BeritaSatu.com