Komunikasi Bencana Covid-19 Harus Dilakukan Satu Pintu

Komunikasi Bencana Covid-19 Harus Dilakukan Satu Pintu
Petugas medis melakukan penanganan pasien corona. ( Foto: ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/foc )
Yeremia Sukoyo / WM Senin, 6 April 2020 | 15:56 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Penyebaran Covid-19 atau virus corona di Indonesia sudah cukup mengkhawatirkan karena terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Di sisi lain, saat ini telah terjadi kebingungan di tengah masyarakat karena ada begitu banyak informasi yang disampaikan pejabat negara terkait Covid-19.

Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto menjelaskan, statement dari sejumlah pejabat justru menunjukkan ada kesalahan aspek komunikasi negara ke masyarakat.

"Ada ketidakkonsistenan pesan yang disampaikan. Ini menunjukkan kita masih tidak menganggap serius wabah corona," kata Wijayanto, dalam diskusi "Petaka Karena Kata : Blunder Komunikasi kabinet Jokowi di Era Pendemi, yang dilakukan secara daring, Senin (6/4/2020).

Berbagai kesimpangsiuran informasi yang disampaikan pejabat negara, mulai dari tidak masuknya virus corona di Indonesia, hingga anggapan masyarakat kebal akan wabah corona. Kesimpang-siuran tersebut bahkan terus berlanjut di masa fase krisis terjadi ketika pemerintah umumkan corona sebagai wabah bencana nasional.

Atas berbagai kondisi itulah, diingatkan Wijayanto, agar komunikasi bencana harus dilakukan satu pintu. Artinya, pejabat negara tidak boleh sembarangan melontarkan atau menginterpretasikan kebijakan yang diambil sesuai dengan penalarannya.

"Komunikasi bencana harus satu pintu, tingkatkan koordinasi diantara pejabat negara. Pada saat situasi krisis seharusnya berhati-hati gunakan media sosial dan puasa memberikan statement di Medsos. Corona bukanlah obyek yang bisa dibuat joke," ungkapnya.

Saat ini, selain menerapkan kebijakan satu pintu komunikasi bencana corona, pemerintah juga harus menerapkan transparansi dan konsistensi. Semua dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik yang terus menurun.

"Harus difokuskan bahwa penyelamatan manusia ada segala-galanya. Jangan hampir semuanya tidak satu suara dan malah cenderung melakukan blunder," ucapnya.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM, Abdul Gafar Karim, blunder komunikasi menyebabkan banyaknya noise yang justru tidak membantu mencegah penyebaran corona di Indonesia. Masyarakat bahkan sudah melihat ada ketidakkompakan dari pejabat negara untuk menekan wabah covid-19.

"Ketika negara-negara dunia sudah antisipasi, di Indonesia cukup santai. Ada ketidakseriusan dalam mengelola krisis. Pemerintahan kita nampak tidak cukup kompak karena ada kekuatan faksi yang saling bersaing," kata Abdul Gafar Karim.

Dirinya mencontohkan, bagaimana akhirnya ada pihak-pihak yang membenturkan kebijakan yang dikeluarkan Gubernur DKI Anies Baswedan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Begitupula yang terjadi di pemerintahan daerah lainnya sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

"Ego sektoral di Indonesia sangat besar dan berpotensi menghasilkan perbedaan sudut pandang. Baik itu perbedaan ekonomi, kesehatan, maupun ketahanan," ucapnya.

 



Sumber: BeritaSatu.com