Doni Monardo: Kami Berharap PSBB Jadi Pilihan Terbaik

Doni Monardo: Kami Berharap PSBB Jadi Pilihan Terbaik
Doni Monardo. ( Foto: B1/Mohammad Defrizal )
Markus Junianto Sihaloho / CAH Senin, 6 April 2020 | 17:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal (Letjen) Doni Monardo mengatakan Presiden Joko Widodo memutuskan tidak mengambil kebijakan karantina wilayah, tetapi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Tentunya, kami harapkan ini menjadi pilihan terbaik, karena tidak ada negara satupun yang sangat sukses dalam menghadapi wabah ini,” kata Doni saat rapat kerja BNPB dengan Komisi VIII DPR secara virtual, Senin (6/4/2020).

Dia menyatakan bahwa kepala negara telah membuat kebijakan dan strategi pemerintah menghadapi Covid-19. Sejalan dengan kebijakan World Health Organization (WHO), maka pilihan yang ditempuh adalah social distancing atau physical distancing. Yang intinya adalah menjaga jarak, dilarang berkerumun, kegiatan atau aktivitas baik itu belajar, beribadah, dan bekerja dari rumah.

Dia menambahkan melalui sejumlah peraturan perundangan, Presiden Jokowi telah menerbitkan tentang status kedaruratan kesehatan masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca JugaPenerapan PSBB Akan Diiringi Penegakan Hukum

Lebih lanjut Doni berharap dalam pelaksanaan kebijakan PSBB ini, aparat tidak sampai melakukan penegakan hukum. Dia berharap, aparat lebih melakukan upaya persuasif untuk meningkatkan kesadaran kolektif, disiplin individu maupun bersama.

Doni juga menjelaska bahwa setiap negara setiap negara punya style, keunikan, dan kemampuan karakteristik dalam mengambil kebijakan. “Kita harus yakin keputusan yang dipilih kepala negara kita adalah yang terbaik,” tegasnya.

Terkait PSBB itu, Gugus Tugas sudah berdiskusi dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Dia mengusulkan supaya Menkes Terawan membuat lagi surat yang ditujukan kepada kepala daerah yang mengajukan usulan PSBB, untuk melengkapi administarasi.

Administrasi itu termasuk kesiapan mereka dalam menghadapi program PSBB, serta rencana aksinya.

Baca JugaPemerintah Belum Setujui Usulan Daerah untuk Terapkan PSBB

"Saya harapkan tiap daerah yang mengusulkan punya konsep dan program. Karena kalau tidak, nanti khawatir bisa jalan tidak terkendali,” katanya.

" Saya harap koordinasi pusat dan daerah berjalan lebih baik sehingga seluruh daerah, tidak ada daerah terganggu. Arus logistik tetap lancar, arus transportasi tetap ada tetapi dibatasi.”

Doni menegaskan bahwa pembatasan sosial bukanlah larangan. Namun, kata dia, ketika ada masyarakat yang diingatkan, tetapi tidak menerima atau melanggar peringatan, maka polisi bisa melakukan langkah hukum lebih lanjut. “Mereka melawan aparat kepolisian, tentu melawan aparat negara, dan ini bisa dikenai sanksi pidana,” ungkapnya.

Lebih jauh Doni menyatakan bahwa saat ini pemerintah tengah mempersiapkan protokol tentang transporasi umum, termasuk bus, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, hingga kendaraan pribadi, maupun tentang supermarket, restoran, kafe dan lainnya tengah disusun. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat, tidak lama, bisa rampung,” pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com