Bawaslu: Perppu Harus Mengakomodasi Pemeriksaan Lewat IT

Bawaslu: Perppu Harus Mengakomodasi Pemeriksaan Lewat IT
Ilustrasi Pilkada 2020. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / YS Selasa, 7 April 2020 | 08:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan agar salah satu materi yang akan dimuat di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) penundaan Pilkada adalah terkait bolehnya pemeriksaan perkara dengan menggunakan Informasi Teknologi (IT).

Usulan itu berkenan dengan pemanfaatan IT di tengah wabah Covid-19.

"Kami berharap itu bisa masuk dalam muatan Perppu," kata anggota Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta, Selasa (6/4).

Ia menjelaskan, materi lain yang perlu dimuat dalam Perppu adalah terkait jenis-jenis pelanggaran dan prosedur pelanggaran dalam masa penundaan pilkada seperti sekarang.

Alasannya, sekalipun tahapan pilkada ditunda, tetapi pasti ada saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Misalnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral.

"Dukungan terhadap calon tertentu dari ASN kan bisa saja terjadi, sekalipun tahapan pilkada ditunda. Nah seperti ini, bagaimana pengaturannya? Ini ruang kosong yang perlu masuk dalam Perppu," jelas Bagja.

Dia berharap leading sector atau pengusul utama dalam Perppu adalah penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu dan KPU. Hal itu agar Perppu efektif digunakan setelah diterbitkan.

"Kami minta pemerintah dan DPR agar penyelenggara sebagai pengusul terhadap Perppu. Supaya komprehensif isi Perppu-nya," tegas Bagja.

Dia mengemukakan meski tahapan Pilkada sudah ditunda, tetapi Bawaslu tetap menggelar sidang. Sidang dilakukan dengan konferensi video.

Sidang digelar terutama untuk memeriksa perkara yang diadukan sebelum tahapan pilkada ditunda.

"Terkait laporan-laporan yang tidak terkait penundan, persidangan tetap dilakuka melalui jaringan telekomunikasi. Sehingga pemohon lakukan gugatan lewat email. Jawaban termohon juga lewat email. Pembuktian saksi dan bukti dilakukan melalui video conference. Walaupan ini tidak diatur dalam UU. Tapi karena begitu urgennya masalah yang ada mau tidak mau ini dilakukan. Apalagi kami kan tidak bisa menolak laporan," tutur Bagja.

 



Sumber: Suara Pembaruan