Diusulkan, Empat Solusi Tutup Defisit BPJS Kesehatan

Diusulkan, Empat Solusi Tutup Defisit BPJS Kesehatan
Ilustrasi BPJS Kesehatan. ( Foto: Antara / M Risyal Hidayat )
Carlos KY Paath / YS Selasa, 7 April 2020 | 08:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus mencari solusi lain untuk menutup defisit Rp15,5 triliun pada 2019. Anggota Komisi IX DPR Heri Gunawan menyebut ada empat solusi yang dapat dilakukan.

Pertama, optimalisasi pembayaran iuran dari peserta. Heri menuturkan BPJS Kesehatan mencatat, per 27 Desember 2019, jumlah peserta baru mencapai 224,1 juta atau 83% dari total penduduk Indonesia 269 juta orang. Kepesertaan BPJS antara lain terdiri dari peserta penerima bantuan iuran (PBI) Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) berjumlah 96,5 juta orang, serta peserta PBI Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) 38,8 juta orang.

Berikutnya pekerja penerima upah (PPU) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 14,7 juta orang, PPU TNI sebanyak 1,57 juta orang, PPU Polri sebanyak 1,28 juta orang, dan PPU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak 1,57 juta, PPU Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 210.000 peserta, PPU swasta 34,1 juta, dan PPU Pekerja Mandiri 30,2 juta dan peserta bukan pekerja mencapai 5,01 juta peserta.

Menurut Heri, saat ini kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran baru mencapai 62%.

"Masih ada sisa 38% yang harus dikejar iurannya," kata Heri kepada wartawan Senin (6/4/2020).

Kedua, cost sharing atau urun biaya khusus untuk penyakit katastropik dan diderita oleh peserta mandiri. Negara di dunia yang menerapkan cost sharing antara lain Amerika Serikat dan Jerman.

Menurut Heri, cost sharing diterapkan karena jenis penyakit katastropik itu jantung, stroke, cuci darah, dan lain-lain, ada sembilan penyakit, menjadi penyumbang klaim terbesar BPJS dan berasal dari peserta mandiri.

Ketiga, subsidi silang dari cukai rokok. Penerimaan cukai pada tahun 2019 mencapai Rp 172,33 triliun atau tumbuh 8% dari target yang ditetapkan Rp 165,5 triliun. Cukai hasil tembakau menyumbang penerimaan terbesar yakni Rp 164,87 triliun, kemudian dari cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebesar Rp 7,3 triliun, dan cukai etil alkohol (EA) sebesar Rp 120 miliar.

"Keempat, pemerintah menutup sisa defisit BPJS Kesehatan dengan menggunakan dana SAL (Sisa Anggaran Lebih) yang jumlahnya mencapai Rp 160 triliun," ujar Heri.

Heri menuturkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Gabungan DPR pada 18 Februari 2020, menyatakan BPJS Kesehatan, meski sudah diberikan suntikan Rp 13,5 triliun, masih gagal bayar Rp 15,5 triliun.

"Jadi, situasi sekarang BPJS Kesehatan masih defisit Rp 15,5 triliun. Kondisi defisit itu akan ditutup dengan kenaikan iuran peserta BPJS yang diberlakukan sejak 1 Januari 2020 namun kebijakan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA)," kata Heri.

Sebelumnya, pada 24 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres itu yang dijadikan dasar untuk menaikkan iuran peserta BPJS. Pasal 34 menyatakan bahwa iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas 3 akan meningkat menjadi Rp 42.000, dari saat ini sebesar Rp 25.500. Iuran peserta atau mandiri kelas 2 akan meningkat menjadi Rp 110.000 dari saat ini sebesar Rp 51.000. Lalu, iuran peserta kelas 1 akan naik menjadi Rp 160.000 dari saat ini sebesar Rp 80.000. Kenaikan iuran tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Akan tetapi, pada 27 Februari 2020, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui putusan judicial review terhadap Perpres 75/2019.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan sejumlah undang-undang. Putusan tersebut ditetapkan oleh Hakim MA Supandi selaku ketua majelis hakim bersama Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi, masing-masing sebagai anggota.



Sumber: Suara Pembaruan