Penanganan Covid-19, Polri Diminta Jangan Langgar Prosedur

Penanganan Covid-19, Polri Diminta Jangan Langgar Prosedur
Polisi menangkap tersangka (jaket biru) pembuat berita hoax Istana Lockdown di Medan. (Foto: Istimewa)
Carlos KY Paath / YS Selasa, 7 April 2020 | 08:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berharap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak melanggar prinsip due process of law dalam melakukan penegakan hukum terkait ujaran kebencian terhadap presiden dan pejabat.

Selain itu juga dalam hal pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait penanganan wabah virus corona jenis baru atau Covid-19.

Arsul menanggapi Surat Edaran (SE) Kapolri Idham Azis tentang penegakan hukum tindak pidana siber selama wabah Covid-19. Arsul juga mengingatkan tentang SE Polri mengenai panduan penindakan kasus hoaks agar dilakukan dengan pendekatan preventif sebelum menindak secara tegas.

"Saya mengingatkan agar kerja-kerja penegakan hukum yg menjadi kewenangan Polri tidak melanggar prinsip due process of law yakni jelas dasar aturannya dan prosedurnya dilakukan dengan benar," kata Arsul kepada wartawan, Senin (6/4/2020).

Arsul menyatakan, proses penegakan hukum yang dilakukan Polri jangan sampai menimbulkan ketegangan sosial baru di tengah-tengah keresahan masyarakat yang sedang menghadapi makin merebaknya wabah Covid-19.

Arsul mengingatkan, penindakan hukum terhadap mereka yang melakukan ujaran kebencian melalui media sosial atau yang menyebarkan hoaks diatur dalam SE Kapolri Nomor 6/2015 yang isinya meminta agar jajaran Polri melakukan langkah-langkah preventif terlebih dahulu dalam menghadapi kasus-kasus ujaran kebencian dan penyebaran hoaks sebelum melakukan proses hukum.

Menurut Arsul, ketentuan dalam SE Kapolri tersebut harus diterapkan secara baik oleh Polri untuk menghindarkan kesan bahwa Polri sewenang-wenang dalam penegakan hukum. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menyoroti keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.

Hal itu mengenai penangkapan 18 orang di kawasan Jakarta yang diduga melanggar PSBB. Polda Metro Jaya dalam hal ini berdalih menggunakan Pasal 93 Undang-Undang (UU) 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan atau Pasal 218 KUHP untuk melakukan penindakan tersebut.

Arsul menegaskan, PSBB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 21/2020 dalam rangka percepatan penanganan virus Corona tidak mengatur penetapan PSBB pada wilayah di Indonesia. PSBB, lanjut Arsul, hanya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 9/2020 tentang Pedoman PSBB. Penetapan PSBB dilakukan dengan keputusan menteri kesehatan (menkes).

"Sampai saat ini menkes belum menetapkan DKI Jakarta sebagai wilayah PSBB. Karenanya, yang bisa dilakukan oleh jajaran Polri adalah meminta orang yang berkerumun untuk bubar. Jika, mereka melawan atau mengabaikan baru bisa digunakan pasal KUHP tentang tidak mentaati perintah pejabat yang sah," tegas Arsul.

Arsul meminta Polri mempelajari dengan lebih teliti lagi isi PP 21/2020 yang pada pokoknya hanya menjelaskan tata cara menkes menetapkan PSBB berdasar Pasal 60 UU 6/2018. Demikian pula dengan Permenkes 9/2020 baru mengatur mekanisme bagaimana suatu wilayah bisa ditetapkan PSBB. Artinya belum menyatakan suatu wilayah sebagai wilayah PSBB.

Arsul juga meminta Polri agar cermat melihat Permenkes 9/2020 yang hanya mengatur mekanisme bagaimana suatu wilayah bisa ditetapkan PSBB dan belum menyatakan suatu wilayah sebagai wilayah PSBB.

"Agar proses penegakan hukum yang dilakukan tidak malah menimbulkan ketegangan sosial baru di tengah-tengah warga masyarakat yang resah menghadapi wabah Covid-19," demikian Arsul.



Sumber: Suara Pembaruan