Menkes Setujui Status PSBB untuk DKI

Menkes Setujui Status PSBB untuk DKI
Monumen Nasional. ( Foto: Antara / Aditya Pradana Putra )
Lenny Tristia Tambun / Dina Manafe / YS Selasa, 7 April 2020 | 09:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyetujui permohonan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk DKI Jakarta. Surat persetujuan PSBB sudah ditandatangani Menkes, Senin (6/4/2020) malam.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Busroni ketika dihubungi wartawan, Selasa (7/4/2020).

Menurut Busrono, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI merupakan provinsi yang pertama mengajukan permohonan penerapan status PSBB setelah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dikeluarkan pada 3 April 2020.

“Sudah (disetujui). DKI itu mengajukan yang pertama kalau tidak salah. (Suratnya) sudah ditandatangani tadi malam,” kata Busroni.

Surat persetujuan status PSBB untuk Provinsi DKI Jakarta akan dikirimkan Kementerian Kesehatan hari ini kepada Gubernur DKI Jakarta. Soal waktu dan mekanisme pelaksanaan status PSBB diserahkan kepada keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Baru hari ini (dikirim). Kan administrasi tetap jalan. Nah kuncinya sekarang bagaimana mereka melaksanakan, kapan akan melaksanakan. Itu izin secara prinsip sudah tertulis dikirimkan. Jadi seluruhnya itu ada di Pak Gubernur Anies Baswedan. Monggo diatur sesuai dengan kemampuannya beliau di DKI secara keseluruhan. Sebab secara izin sudah diberikan,” jelas Busroni.

Dalam surat persetujuan tersebut, lanjutnya, Menteri Kesehatan meminta dalam penerapan status PSBB di DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama jajarannya tetap fokus pada keselamatan masyarakat dari pandemi wabah Covid-19.

“Tetap fokus pada nyawa manusia. Itu saja. Jadi semua itu tidak ada maknanya ketika kita tidak bisa menyelamatkan manusia, dalam hal ini penduduk. Pesannya itu. Nomor satu adalahnya masyarakat diselamatkan,” tegas Busrono.

Diungkapkannya, Pemprov DKI mendapatkan persetujuan untuk menerapkan status PSBB setelah Menkes mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Beberapa pertimbangan yang dilihat sehingga Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coid-19 memberikan persetujuan adalah dilihat dari aspek kesehatan, aspek kesalamatan dan aspek ekonomi.

“Ini bukan hanya pertimbangan Kementerian Kesesehatan, pertimbangan gugus tugas. Itu (pertimbangan) aspeknya banyak. Pertama pasti aspek kesehatan, nomor satu itu. Kedua aspek keselamatan, ketiga aspek ekonomi,” jelasnya.

Ketika ditanyakan apakah syarat yang tertuang dalam Permenkes No 9 tahun 2020 telah dipenuhi Pemprov DKI, Busrono mengatakan ia tidak bisa merinci satu per satu dokumen yang telah dilengkapi Anies Baswedan. Tetapi pada prinsipnya, permohonan penerapan status PSBB di DKI Jakarta telah disetujui pemerintah.

“Saya tidak merinci satu-satu karena saya tidak lihat. Saya tidak mengatakan iya. Tapi prinsipnya itu disetujui, iya,” tukas Busroni.



Sumber: BeritaSatu.com