PSBB Dilaksanakan, Parlemen Harap Pusat dan Daerah Bersinergi

PSBB Dilaksanakan, Parlemen Harap Pusat dan Daerah Bersinergi
Tenda sementara yang disiapkan bagi pasien diduga terinfeksi virus "corona". (Foto: Antara)
Markus Junianto Sihaloho / YS Selasa, 7 April 2020 | 09:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidawati, meminta agar Pemerintah segera melaksanakan aturan soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dalam pelaksanaannya, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dah pemerintah daerah (Pemda).

Menurut Kurniasih, memang ada beberapa hal yang kurang dari aturan yang ada. Semisal di Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar, tidak ada sanksi bagi yang melanggar jika diterapkan PSBB.

Nah, aturan demikian akan efektif bila diaplikasikan untuk wilayah yang belum memiliki banyak kasus covid-19. Namun bisa bermasalah besar jika dilaksanakan di wilayah yang memiliki banyak pasien covid-19 serta banyak yang meninggal.

Solusinya, PSBB akan efektif bagi daerah jika pemerintah pusat memberikan wewenang yang luas kepada Pemda. Tapi Pusat tetap ikut tanggung jawab atas ketersediaan anggaran, faskes, alkes, APD, obat dan insentif untuk masyarakat terdampak akibat wabah.

"Saatnya Pemerintah Pusat dan Pemda berkolaborasi dengan cepat dan tepat demi melaksanakan PSBB," kata Kurniasih, Senin (6/4/2020).

Dia juga mendorong agar dilibatkan semua komponen bangsa untuk menyosialisasikan PSBB ke seluruh lapisan masyarakat. "RW, RT, kepala dusun, tokoh masyarakat setempat, influencer, public figure, dan lain-lain, harus dilibatkan dalam memahamkan PSBB kepada masyarakat," tukasnya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo juga mendorong agar para kepala daerah segera mengambil langkah untuk menerapkan PSBB, yang harus dimulai dengan sosialisasi sehingga masyarakat tidak panik.

Dan sebelum PSBB diberlakukan, Pemda harus memastikan stok kebutuhan pokok masyarakat setempat tersedia dalam volume atau jumlah yang aman.

"Serta memastikan tidak terganggunya rantai pasok kebutuhan pokok dan energi. Setiap Pemda perlu berupaya agar tidak terjadi panic buying," urai Bamsoet.