Pascastatus PSBB, Kemhub Koordinasi dengan Pemprov DKI

Pascastatus PSBB, Kemhub Koordinasi dengan Pemprov DKI
Ilustrasi pembatasan sosial berskala besar. ( Foto: Antara )
Thresa Sandra Desfika / FER Selasa, 7 April 2020 | 17:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) masih melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pembatasan moda transportasi menyusul ditetapkannya status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

Baca Juga: Pemprov DKI Tunggu Petunjuk Kemhub

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Polana B Pramesti menjelaskan, Kemhub melalui BPTJ tengah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta guna menetapkan kebijakan PSBB pada moda transportasi di Jakarta.

"Sesuai PP (Peraturan Pemerintah) 21 Tahun 2020 dan PMK (Peraturan Menteri Kesehatan) Nomor 9/2020, PSBB ini mengatur physical distancing yang akan diimplementasikan dalam sektor transportasi," ujar Polana saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (7/4/2020).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono mengharapkan, petunjuk teknis terkait PSBB di Jakarta ini untuk segera ditetapkan dan diumumkan sehingga para pelaku jasa transportasi dapat melaksanakannya sesuai petunjuk tersebut.

Baca Juga: PSBB Berlaku di Jakarta, Ini 7 Kegiatan yang Dilarang

"Dalam PMK itu memang hanya merupakan pedoman yang umum. Kami perlu mendapatkan pedoman pelaksanaan terkait PSBB di Jakarta ini secara lebih spesifik. Jadj diharapkan untuk itu segera diumumkan kepada kami," ujar Ateng.



Sumber: BeritaSatu.com