Kelebihan Kapasitas Lapas Bisa Ditekan Jika Kemkumham Jalankan Rekomendasi KPK

Kelebihan Kapasitas Lapas Bisa Ditekan Jika Kemkumham Jalankan Rekomendasi KPK
Warga binaan memeluk rekannya saat dibebaskan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I, Kota Tangerang, Banten, Kamis, 2 April 2020. (Foto: Antara / Fauzan)
Fana F Suparman / WM Selasa, 7 April 2020 | 16:08 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) mempercepat pembebasan lebih dari 30.000 narapidana dan anak untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).

Hal ini lantaran lapas dan LPKA kelebihan kapasitas atau overcrowding yang dikhawatirkan dapat mempercepat penyebaran virus tersebut. Dari kapasitas 130.000 orang, jumlah penghuni di Lapas mencapai 260.000. Bahkan, sempat mencuat wacana untuk mempercepat pembebasan napi kasus korupsi yang berusia lebih dari 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa hukuman melalui revisi PP 99/2012. Beruntung, wacana tersebut ditolak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Persoalan kelebihan kapasitas Lapas yang membuat pemerintah ketar ketir di tengah pandemi corona seperti saat ini seharusnya tidak perlu terjadi seandainya Kemkumham menjalankan rekomendasi dari hasil kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai tata kelola pemasyarakatan.

Hingga saat ini, Kemkumham belum menjalankan sepenuhnya rekomendasi yang disampaikan KPK sejak 2018 tersebut. Salah satu rekomendasi KPK yang belum dijalankan Kemenkumham yakni terkait kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan mengoptimalkan peran Badan Pengawasan melalui mekanisme diversi untuk kasus tindak pidana ringan dan pengguna narkotika.

Hal ini lantaran, saat ini terdapat 40.000-an pengguna narkoba yang mendekam di lapas. Padahal, pecandu dan pengguna narkoba seharusnya direhabilitasi bukan dijebloskan ke penjara.

"Tindak lanjut yang direkomendasikan oleh KPK adalah agar Kumham bekerja sama dengan BNN, dan saat ini rekomendasi ini belum dilakukan," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati, Selasa (7/4/2020).

Tak hanya itu, KPK juga merekomendasikan pemberlakukan remisi dengan berbasis sistem. Dengan demikian, remisi dapat diberikan secara otomatis sepanjang napi tersebut tidak memiliki catatan perilaku buruk. Selama ini pemberian remisi masih diusulkan oleh pihak Lapas atau Rutan.

"Praktik saat ini remisi masih diberikan melalui usulan dari UPT (Lapas dan Rutan)," katanya.

Rekomendasi lain yang disampaikan KPK menyangkut penyelesaian masalah tahanan overstay. Saat KPK melakukan kajian pada 2018, ditemukan sebanyak 30.000 napi overstay. KPK menemukan potensi kerugian negara sekurangnya Rp 12,4 miliar perbulan akibat permasalahan overstay tahanan ini. Namun, akhir 2019 tersisa 2.000 dan saat ini sudah tidak ada tahanan overstay terutama untuk tahanan kepolisian.

"Penyelesaian atas persoalan ini sudah dilakukan dengan bekerja sama kepada aparat penegak hukum (APH) lainnya," ujar Ipi.

KPK meyakini jika rekomendasi itu dijalankan, maka persoalan kelebihan kapasitas di Lapas dan Rutan akan berkurang signifikan. Terutama menyangkut narapidana kasus narkoba dan penyelesaian tahanan overstay.

KPK menegaskan, percepatan pembebasan narapidana kasus korupsi yang telah berusia 60 tahun dan sudah menjalankan 2/3 masa tahanannya, bukan solusi mengatasi kelebihan kapasitas.

"Mengeluarkan napi koruptor bukan solusi, karena jumlahnya hanya sekitar 5.000 napi," tegasnya.

KPK dengan fungsi koordinasi juga sempat melakukan pemantauan atas saran perbaikan yang telah diberikan tersebut pada 2019. Namun, ternyata baru satu dari 19 rekomendasi KPK yang dijalankan Kemenkumham.

"Satu dari 19 rekomendasi yang diberikan atas 14 (empat belas) temuan dapat diselesaikan, yakni Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM bersama Aparat Penegak Hukum menyepakati SOP bersama terkait pengembalian tahanan," katanya.

Selain persiapan overcrowding dan overstay, dalam kajian itu, KPK juga menemukan sejumlah persoalan lain terkait tata kelola pemasyarakatan. Beberapa di antaranya, masih lemahnya mekanisme check and balance Pejabat dan Staf UPT Rutan/Lapas dalam pemberian remisi, diistimewakannya napi tindak pidana korupsi di Rutan maupun Lapas umum serta masih adanya risiko penyalahgunaan kelemahan Sistem Data Pemasyarakatan.

"Selain itu, KPK menemukan risiko korupsi dalam penyediaan bahan makanan," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com