Kemhub Matangkan Aturan Transportasi di Wilayah PSBB dan Mudik 2020

Kemhub Matangkan Aturan Transportasi di Wilayah PSBB dan Mudik 2020
Sejumlah kendaraan antre memasuki kapal ferry di Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (24/12/2019) dini hari. GM PT ASDP Merak Solikin mengatakan mulai H-5 hingga H-1 libur natal, jumlah penumpang pejalan kaki yang telah menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak mencapai 227.211 orang sedangkan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 36.477 unit baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. (Foto: ANTARA FOTO / Muhammad Bagus Khoirunas)
Thresa Sandra Desfika / YUD Rabu, 8 April 2020 | 16:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemhub) mematangkan peraturan Menteri Perhubungan untuk pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona Covid-19. Peraturan tersebut akan menjadi acuan untuk pengendalian pada wilayah yang berstatus pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta mudik 2020.

“Peraturan ini pada intinya akan mengatur pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 pengendalian kegiatan transportasi pada daerah yang ditetapkan sebagai PSBB serta pedoman dan petunjuk teknis pengendalian mudik tahun 2020,” jelas Juru Bicara Kemhub Adita Irawati melalui keterangan tertulis, Rabu (8/4/2020).

Adita menjelaskan, peraturan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah No 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Baca juga: Menpan RB Tegaskan Bakal Sanksi ASN yang Nekat Mudik

“Pemerintah mengarahkan masyarakat untuk tidak mudik. Jika ada yang berkeras akan mudik, semuanya harus memenuhi persyaratan dan protokol yang ketat," sebut Adita

Untuk itu, lanjut Adita, Kemhub tengah memfinalisasi petunjuk teknis mudik 2020 yang harus diperhatikan dan wajib diikuti oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar dari suatu daerah terutama yang telah ditetapkan sebagai PSBB maupun perjalanan mudik mulai dari tempat asal, dalam perjalanan, hingga sampai tujuan.

Baca juga: Pakar UGM Minta Pemerintah Larang Mudik

Lebih jauh, Adita menjelaskan, beberapa kebijakan yang akan diterapkan terkait pengetatan kegiatan mudik di antaranya pengaturan jarak fisik (physical distancing) pada angkutan umum. Adapun jaga jarak fisik tersebut dilakukan dengan mengurangi kapasitas penumpang.

Selanjutnya, untuk kebijakan untuk kendaraan pribadi, juga diberlakukan hal yang sama yaitu pengaturan jarak fisik, seperti untuk sepeda motor tidak dapat membawa penumpang, sedangkan untuk mobil pribadi harus mengangkut maksimal setengah dari kapasitas penumpangnya.

Baca juga: Polda Banten Imbau Masyarakat Tunda Mudik

Selain itu, bagi masyarakat yang bersikeras tetap mudik terutama yang berasal dari wilayah yang ditetapkan sebagai PSBB diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah kedatangan di kota kelahirannya dan 14 hari setelah kembali ke Jakarta atau kota lain tempat mereka kembali.

“Kami berharap dengan adanya aturan-aturan yang ketat ini akan menurunkan keinginan masyarakat untuk melakukan perjalanan antarkota khususnya dari dan ke daerah yang sudah ditetapkan PSBB, termasuk untuk mudik yang pada akhirnya turut mencegah penyebaran Covid-19," terang Adita.



Sumber: BeritaSatu.com