Antisipasi Corona, 30 Persen Dana Desa Dialokasikan Jadi Bansos

Antisipasi Corona, 30 Persen Dana Desa Dialokasikan Jadi Bansos
Pekerja menjemur komoditas hasil hutan non kayu, rotan di salah satu usaha penampungan, di Banda Aceh, Aceh, Selasa (7/4/2020). Menurut pedagang penampung di daerah itu, persediaan rotan untuk bahan baku mebel menumpuk karena pemasaran ke luar provinsi Aceh sejak beberapa pekan terakhir terhenti dampak dari pandemi COVID-19. (Foto: ANTARA FOTO / Ampelsa)
Lona Olavia / JAS Rabu, 8 April 2020 | 16:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah bakal memfungsikan sebagian dana desa sebagai bansos mengantisipasi dampak virus corona atau Covid-19. Berdasarkan susunan APBN 2020 terbaru, total dana desa yang akan digulirkan oleh pemerintah pada tahun ini mencapai Rp 71,19 triliun dari susunan awal Rp 72 triliun.

Adapun, dari data Kementerian Keuangan, tercatat dana desa yang akan difungsikan sebagai bansos mencapai Rp 24 triliun. Di mana, penyaluran per desa akan tergantung variasi masing-masing.

“Dana desa tidak dikurangi, tapi diubah penggunaannya. Ada tambahan menu untuk Bansos. Anggaran yang dibutuhkan dana desa tergantung variasi masing-masing desa, kisarannya bisa sampai Rp 24 triliun atau 25-30 persen dari dana desa, tergantung jumlah assessment terkait penduduk desa yang eligible,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam penyelenggaraan "Dialogue Kita April 2020" secara online dengan topik "Bantuan Sosial di Tengah Pandemik Covid-19", Rabu (8/4/2020).

Untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari pandemi virus corona (Covid-19) secara merata dan meluas, Pemerintah tengah melakukan pendataan terhadap jumlah keluarga di desa yang lepas dari perhitungan dari kelompok menengah ke bawah. Saat ini sudah terdata 5,8 juta keluarga di desa yang bisa menerima dana tersebut.

“Jadi, terkadang desa ini lepas dari data yang ada, kita tahu sekarang di desa terdapat mereka yang miskin dan jumlahnya banyak," kata Astera Primanto Bhakti.

Saat ini, Primanto mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, hingga Pemda sedang melakukan verifikasi atas data keluarga miskin di desa. Harapannya, verifikasi data ini bisa diselesaikan dalam waktu dua minggu sehingga penyaluran dana desa secara langsung kepada keluarga miskin bisa dieksekusi pada akhir April ini.

Namun, menurutnya penyaluran dana desa ini juga tidak menunggu semua data selesai dan lengkap. Desa yang terdampak akan diprioritaskan untuk mendapatkan dana ini.

Melalui verifikasi ini, masyarakat miskin di desa diharapkan akan mendapatkan bantuan yang setara dengan masyarakat lainnya. Adapun, dana desa yang digulirkan langsung ke keluarga rencananya mencapai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan. Dana ini nantinya akan disalurkan kepada keluarga miskin di desa yang selama ini tidak tercakup dalam bantuan sosial (bansos) dari pusat maupun daerah.



Sumber: BeritaSatu.com