Presiden SBY Dituntut Minta Maaf atas Peristiwa 1965

Presiden SBY Dituntut Minta Maaf atas Peristiwa 1965
Wakil Sekjen PDIP/Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah ( Foto: Antara )
Selasa, 24 Juli 2012 | 13:48 WIB
Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menilai, kejahatan hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada tahun 1965/1966 bisa diselesaikan secara politik.

Antara lain dengan cara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat pernyataan permohonan maaf kepada para korban kejahatan HAM dan merehabilitasi orang-orang yang menjadi tahanan politik.
 
"Selanjutnya Presiden SBY menggelar forum rekonsiliasi bangsa agar para  pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut saling bermaaf-maafan dan  menghapuskan dendam sejarah," kata Ahmad Basarah melalui pesan  Blackberry, Selasa (24/7).
 
Hal tersebut disampaikan Ahmad Basarah menyusul rekomendasi Komnas HAM tentang adanya pelanggaran berat HAM tahun 1965/1966.
 
"Proses penyelesaian seperti itu sangat diperlukan agar bangsa ini tidak  terus menerus terjebak dalam dendam sejarah dan seolah-olah menjadi dosa warisan yang harus ditanggung oleh para anak cucu," kata dia lagi.
 
Dia melanjutkan, dengan adanya momen saling bermaafan maka bangsa  Indonesia kata dia bisa melanjutkan pembangunan tanpa beban pelanggaran  HAM.

Kemudian, kasus-kasus tersebut dinilai bisa menjadi pelajaran agar tidak terulang pada masa yang akan datang.
 
"Pendekatan politik dan kemanusiaan tersebut juga perlu kita lakukan agar bangsa ini jangan mengulangi lagi perilaku-perilaku kekerasan yang  melanggar HAM," tutup anggota Komisi III DPR ini.

Peristiwa 1965/1966 adalah tragedi kemanusiaan yang dipicu oleh peristiwa politik Gerakan 1 Oktober (Gestok) 1965. Para perwira tinggi militer gugur oleh gerakan pasukan yang diduga disusupi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sontak kondisi politik nasional menjadi kisruh. Demonstrasi pecah di mana-mana, kekuasaan Presiden Sukarno mulai diblejeti oleh angkatan bersenjata dan kekuatan antikomunis dan situasi ekonomi makin memburuk.

Karena itu, Presiden Sukarno membuat Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Pangkostrad Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban, menjaga keluarga serta ajaran Bung Karno terjadi akumulasi kejahatan HAM.

Sejak itu, para kader PKI, pejabat sipil/militer yang terafiliasi organ PKI maupun simpatisannya diburu dan ditangkap oleh militer. Namun, hal itu didahului konflik horisontal antara kelompok anti dan pro-PKI.

Sejumlah laporan studi dari memaparkan, korban pembantaian pascagestok 1965/1966 oleh militer maupun organisasi sipil mencapai sedikitnya 500.000 orang, bahkan ada yang melaporkan hingga 2 juta orang.

Sejumlah lokasi pembantaian ditemukan oleh tim Komnas HAM yakni Solo, Jakarta, Denpasar, dan Tomohon.